CPNS 2018
2.357 PNS Korup Tetap Terima Gaji, KPK Minta Blokir Data, Ini Penjelasannya
"Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional," tuturnya.
lihat foto
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan pihaknya segera menggelar rapat koordinasi menyikapi temuan ribuan terpidana korupsi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Nantinya, ujar mantan Wakapolri ini, rapat koordinasi dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Iya itu akan segera dirakorkan (dengan) Mendagri, karena ini sudah Jumat, keliatannya Senin. Kita tunggu Rakornya dulu. Baru nanti akan kita putuskan dengan tegas," ujar Syafruddin.
Meski tak menyebutkan secara gamblang sikap pemerintah terkait hal tersebut, Syafruddin memastikan keputusan pemerintah akan tegas.
"Ya nanti, lihat kan enggak boleh satu pihak, karena itu menyangkut banyak pihak,"ujar Syafruddin.
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di kementerian atau kepala daerah agar segera memberhentikan dengan tidak hormat pejabat yang sudah divonis kasus korupsi.
"Dukung usulan KPK agar segera dituntaskan kasus korupsi PNS," ujar Mardani.
Mardani menilai PNS yang korupsi adalah laksana kanker. Karena ada di dalam dan menjadi pemegang amanah. "Mestinya profesional dan menjadi penjaga negeri, bukan malah korupsi," kata Mardani.
Akhir Tahun Dipecat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan ada target dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memecat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang masih aktif, hingga akhir tahun ini.
"Target BKN kan akhir tahun selesai. Saya tadi sudah ketemu Menteri PAN RB secara singkat akan ada rakor membahas ini, yang mana ini sudah menjadi atensi menteri PAN RB, BKN, dan KPK," ucap Tjahjo.
Tjahjo mengaku kaget dan baru mengetahui banyak PNS koruptor yang masih aktif di sejumlah daerah.
Tjahjo pun baru mengetahui informasi sebanyak 2000 lebih PNS koruptor yang masih aktif saat bertemu dengan BKN dan KPK.
"Justru saya kemarin baru tahu lho itu. Iya ada 2000 lebih (PNS koruptor yang masih aktif)," terangnya.
Berdasarkan data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi.
Adapun 14 daerah tersebut ialah Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh dan Manokwari.
