Ajukan Pakta Integritas Untuk Prabowo, GNPF Beri Syarat Ini Sebelum Dukung Tanpa Minta Jabatan

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan isi dari Pakta Integritas tidak disertai adanya permintaan jabatan dari GNPF.

Penandatanganan Pakta Integritas adalah bagian dari Ijtima Ulama.

Penandatanganan Pakta Integritas sendiri akan ditandatangani capres Prabowo Subianto.

Hal itu pun akan menjadi salah satu agenda utama dalam Ijtima Ulama II yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Menurut Yusuf Muhammad Martak, penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai komitmen capres dan cawapres yang didukung untuk menjalankan rekomendasi Ijtima Ulama.

Bila pakta integritas itu ditandatangani, maka pasangan calon dinyatakan siap menjalankan rekomendasi Ijtima Ulama.

"Penandatanganan Pakta Integritas adalah bagian dari Ijtima Ulama, kalau ditandatangani berarti paslon siap jalankan rekomendasi Ijtima Ulama," jelas Yusuf Martak seperti dikutip dari laman Tribunnews.com.

Ia pun menerangkan bahwa tidak ada tawar menawar dalam penandatanganan Pakta Integritas itu.

"Kita tidak ada jual beli dan tawar menawar, kalau ditandatangani akan kami dukung, kalau tidak ya selamat jalan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan bahwa isi dari Pakta Integritas itu salah satunya adalah menginginkan jika Prabowo diberi mandat sebagai presiden.

Kendati demikian, maka yang bersangkutan harus mengedepankan kepentingan semua elemen masyarakat, termasuk keselamatan umat Islam.

"Intinya jangan sampai ada umat beragama yang merasakan ketidakadilan seperti yang terjadi akhir-akhir ini," tegasnya.

Dikatakannya, isi Pakta Integritas itu untuk kepentingan bangsa.

"Kemudian isi Pakta Integritas berikutnya bahwa GNPF beserta forum Ijtima Ulama sama sekali tidak meminta jabatan, tanpa pamrih, dan bergerak untuk kepentingan bangsa serta keselamatan Islam," kata dia.

Bantah langkah GNPF berubah.