Tilang Elektronik Diujicoba 1 Oktober 2018, Diberlakukan di Jalan Sudirman-MH Thamrin

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan uji coba tilang elektronik (e-tilang) atau E-TLE (electronic traffic law enforcement) mulai 1 Oktober mendatang.

Uji coba akan diberlakukan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf menyatakan, e-tilang berlaku bagi semua kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

"Motor juga, semua kendaraan pelat B yang melanggar akan diberlakukan," ucap Yusuf di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Ia pun mengaku bahwa pihak kepolisian mengantungi alamat semua pemilik kendaraan yang berpelat nomor B sesuai dengan yang tertera di STNK.

Pelanggar akan menerima surat penilangan di rumahnya, yang berisi bukti pelanggaran beserta metode pembayaran tilang.

"Semua kendaraan yang pelat B kami punya datanya," katanya.

Menurut Yusuf, selama uji coba, pihaknya akan menyediakan sebanyak kamera closed circuit television (CCTV) di persimpangan jalan yang dinilai rawan pelanggaran lalu lintas.

Nantinya, kamera tersebut akan menampilkan foto visualisasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

"Nanti kameranya bisa untuk merekam, meng-capture dan print out hasilnya dari data pelanggaran yang ada di pelat nomor kendaraan," ujar Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan kamera CCTV yang dibeli dari negara China.

"China, produknya ada, sudah kita kontak ke sana," katanya.

Yusuf menjelaskan, pengadaan dilakukan karena kamera yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, fungsinya hanya untuk memonitor semata.

Sementara pihaknya membutuhkan spesifikasi kamera CCTV yang tak hanya berfungsi sebagai pemantau saja, melainkan juga bisa langsung menampilkan data pengendara yang melakukan pelanggaran.

Kamera bisa merekam hingga jarak sejauh 10 meter. Dengan adanya e-tilang, anggotanya pun akan dimudahkan dalam rangka penegakan hukum.

Bahkan Yusuf menyatakan, CCTV itu tetap bisa beroperasi meski jalanan dalam kondisi gelap.

"(Dalam kondisi) gelap bisa. Bisa (beroperasi) 24 jam," ujarnya.

Meski begitu, berapa jumlah pengadaan kamera tersebut belum diketahui. Hingga kini hal tersebut masih terus dibahas dengan pihak terkait.

"Masih dibahas. Ini tim kami lagi komunikasi ke sana," ucap Yusuf.

• Begini Suasana yang Terjadi saat 5 Tersangka Kasus e-KTP Dipertemukan di Pengadilan Tipikor

• 11 Wakil Indonesia Berlaga di Hari ke-2 China Open: Perang Saudara Marcus/Kevin dan Jonatan Christie

• Atasi Prostitusi di Kalibata City, Pemkot Jaksel dan Pengelola Sepakat Bikin Posko Bersama

Petugas jaga 24 jam

Dijelaskan, hasil visualisasi dari CCTV kemudian akan dikirimkan ke back office Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.

Empat orang petugas yang berjaga selama 24 jam secara bergantian akan memeriksa pelanggaran sesuai dengan hasil tangkapan kamera CCTV.

"Kalau benar memang ada unsur pelanggaran sesuai dengan yang foto capture, baru lah akan dikirim surat tilang ke alamat data yang ada di kendaraan. Hasil capture itu yang jadi barang bukti," ujar Yusuf.

Data alamat pelanggar didapatkan melalui pengecekan STNK beserta pelat kendaraan para pelanggar.

Kemudian Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengirimkan bukti pelanggaran berupa foto dari kamera CCTV beserta tata cara pembayaran berikut besaran dendanya. "Dikirim lewat pos," ucap Yusuf.

Selain melalui PT Pos Indonesia, surat penilangan juga akan dikirimkan oleh

juga akan dikirimkan oleh anggota kepolisian atau pun kurir.

Polisi tidak akan menahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pengendara yang melakukan pelanggaran seperti biasa. Apabila pengendara melakukan pelanggaran lagi, maka akan diakumulasi.

Mereka yang melanggar bisa membayarkan dendanya di bank seperti jika ditilang pada umumnya. Jika tidak dibayarkan maka STNK kendaraannya akan diblokir dan tidak bisa bayar pajak kendaraan bermotor sebelum membayar denda tilang.

"Kalau seminggu, dua minggu tidak ada respon ya kita blokir STNK di Samsat. Jadi pas bayar pajak nanti gak bisa sebelum bayar tagihan. Kalau sudah di (bayar) (ke) bank, STNK lepas blokir. Setelah bukti registrasi diserahkan ke polisi," kata Yusuf.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Tilang Elektronik Dimulai 1 Oktober untuk Mobil dan Motor, Ketentuannya Seperti Ini