Capres dan Cawapres Dilarang Berkampanye di Pondok Pesantren, Nusron Wahid: Dasarnya Apa?

Sandiaga menyadari bahwa capres dan cawapres tak boleh berkampanye di lembaga pendidikan.

"Kita enggak boleh menyampaikan materi kampanye sama sekali, tapi kita hanya bersilaturahim," kata Sandiaga usai berdiskusi dengan kelompok milenial di Bebek Kaleyo, Tebet, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Sandiaga menjelaskan, selain silaturahim dengan pimpinan pesantren, ia juga bermaksud mendengar aspirasi para santri.

"Kebetulan diajak pas salat itu masuk ke masjid dan di situ para santri ikut berjamaah. Jadi (para santri) hanya menyampaikan, fasilitas pendidikan dan ibadah, di luar itu adalah motivasi bagi mereka, karena santri ini kita juga harus beri kesempatan menjadi santripreneur," ujarnya.

Ia hanya ingin mendorong kelompok milenial yang dikunjunginya untuk menggeluti dunia usaha.

Dengan demikian, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

"Menjadi pengusaha yang semoga mengangkat kesejahteraan bukan hanya komunitas di situ tapi juga masyarakat keseluruhan," ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin melalui Wakil Ketuanya, Arsul Sani.

Arsul Sani menilai, kunjungan pasangan capres dan cawapres ke lembaga pendidikan seperti kampus dan pesantren hanya untuk memenuhi undangan dan silaturahim.

Ia menyebutkan, Ma'ruf Amin yang sering berkunjung ke pesantren-pesantren.

Menurutnya, kunjungan tersebut sudah sering dilakukan sebelum Ma'ruf menjadi cawapres.

"Nah yang dilakukan Kiai Ma'ruf Amin itu sebenarnya berkunjung atau silaturahim kepada kiai yang bersangkutan (pimpinan pesantren). Dan hal seperti ini juga merupakan kegiatan rutin Kiai Ma'ruf Amin sejak lama selaku Rais Aam PBNU dan Ketum MUI," kata Arsul kepada Kompas.com, Senin (8/10/2018).

"Hanya masalahnya dulu enggak dapat coverage media sehingga tidak ramai," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara pasangan Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.

Ia mempertanyakan apakah ketika Ma'ruf ditetapkan sebagai cawapres, kunjungannya ke pesantren harus dibatasi.

Selain itu, menurutnya, gagasan yang disampaikan oleh pasangan dalam forum publik yang terpenting tak mengandung unsur ajakan.

"Yang terpenting sesungguhnya adalah tidak ada unsur kampanye seperti yang telah diatur dalam UU Pemilu. Misalnya, tidak mengajak untuk memilih nomor tertentu atau capres tertentu," jelas Ace. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)