Breaking News:

Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Kembali Ajukan Praperadilan Kasus Suap

Sidang perdana gugatan praperadilan kasus suap Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin siang.

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf (baju putih) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (4/7/2018). KPK menangkap Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari beberapa transaksi penyelenggaran negara di tingkat provinsi dan kabupaten di Aceh 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Sidang perdana gugatan praperadilan kasus suap Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/10/2018) siang.

Sebelumnya, praperadilan atas nama Irwandi Yusuf juga telah diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), namun ditolak oleh PN Jakarta Selatan dan Irwandi pun telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keberatannya atas praperadilan tersebut.

Namun kali ini, Irwandi Yusuf sendirilah yang mengajukan praperadilan kasus suapnya ke PN Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2018 silam, dengan nomor 119/Pid.Pra/2018.

Santrawan T Paparang, kuasa hukum Irwandi, menuturkan beberapa hal pokok praperadilan tersebut diantaranya publikasi yang dilakukan KPK atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kliennya pada Selasa 3 Juli 2018 silam pukul 20.00 WIB.

Ia membeberkan, berdasarkan fakta yang ada di lapangan pada Selasa 3 Juli 2018 silam pukul 20.00 WIB, kliennya tidak terkena OTT tersebut, dan baru tiba di Bands Aceh usai pergi ke kota Sabang.

"Beliau baru kembali dari Kota Sabang ke Banda Aceh, bersama Wakapolda Aceh menggunakan helikopter di Mapolda Aceh," ujar Santrawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Selasa (9/10/2018).

Santrawan juga menuturkan, KPK seolah-olah mempublikasikan melalui media atau pun jumpa pers, bahwa Irwandi Yusuf terjaring OTT

Menurutnya, merujuk pada Pasal 1 Butir 19 KUHAP, bisa dikatakan tertangkap tangan ketika sedang melakukan, beberapa saat setelah melakukan, atau diteriaki oleh khalayak ramai ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Lanjut Santrawan, tidak ditemukan barang bukti atau pun orang yang memberi dan menerima suap pada saat penangkapan kliennya, juga bukti transfer di dalam rekening.

Oleh sebab itu, dirinya mempertanyakan baranh bukti tersebut didapatkan darimana asalnya.

"Jadi praperadilan ini sebagai kontrol horizontal yang dilakukan oleh warga negara, yang haknya dijamin Undang-Undang. Praperadilan ini resmi dan tidak mengada-ada," jelas Santrawan.

Penyidik KPK menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus suap dan diduga menerima uang suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, yang diduga merupakan bagian commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen untuk mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi Dana Otsus.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved