Jokowi Dinilai Rombak Direksi BUMN Agar Meningkatkan Kinerja

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkesan kerap merombak struktur direksi di BUMN dinilai sebagai tindakan guna meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah agar lebih baik lagi untuk ekonomi negara.

Cara itu juga menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki visi yang jelas dan terarah untuk BUMN dan ekonomi. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, Selasa (23/10/2018).

Selain itu, Charles mengungkapkan, terjadinya perombakan di jajaran direksi BUMN memang sebab aturan yang biasanya masa waktu direksi telah habis atau pensiun.

Menurut Charles, dalam memimpin BUMN dan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo mengutamakan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Seperti kesuksesan membangkitkan PT Pindad, PT Barata Indonesia, dan diharapkan mampu membangkitkan BUMN lainnya," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya.

Charles mengatakan, soal BUMN dan kaitannya dengan visi Presiden Joko Widodo memimpin untuk menciptakan keadilan sosial adalah untuk menyelesaikan berbagai kesenjangan yang selama ini terjadi di Tanah Air.

Misalnya saja, Charles menyebutkan, dibuktikan dengan keberhasilan BBM satu harga di Indonesia bagian timur, tepatnya di Papua. Harga BBM di Papua secara riil saat ini sudah setara dengan Jawa dan pulau lainnya di Indonesia per liternya.

"Yang mana tadinya harga BBM di Papua bisa Rp 70.000 sampai Rp 80.000, sekarang sudah sama harganya seperti di Jakarta," ucap Charles.

Charles menuturkan, situasi saat ini adalah eranya transparansi dan semua berdasarkan data. Sehingga capaian kerja bisa dibuktikan dengan ukuran yang jelas, bukan fiktif atau hoax.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk BUMN adalah kerja profesionalitas, bukan sebab kepentingan politis. Menyoal itu, dapat diukur misalnya dari kerja pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo yang dikerjakan BUMN.

• Polisi Bekuk Seorang Pria Hendak Rudapaksa 2 Gadis di Bawah Umur

• Anggota DPR: Akses Keuangan Perbankan BUMN Harus Konsisten Berpihak ke Masyarakat

"Ini capaian BUMN era Presiden Joko Widodo, peresmian 33 ruas jalan tol baru tahun 2018. Secara keseluruhan, panjang 33 ruas tol tersebut 615 kilometer. Sampai akhir 2017 lalu, 332,6 kilometer ruas tol telah diresmikan," ujar Charles.

Belum lagu belanja modal BUMN di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap signifikan. Contohnya, kata Charles, tahun 2016 belanja modal BUMN Rp 298 triliun atau tumbuh 35 persen dari tahun 2015 untuk tiga segmen yakni infrastruktur, energi dan konektivitas.

"Jadi bukan seperti memimpin RT. Kalau memimpin RT, tidak mungkin Presiden Joko Widodo mempunyai banyak capaian prestasi," ucap Charles.