Indonesia Masih Surplus Beras Walau Pemerintah Beda Data dengan BPS

TRIBUNJAKARTA.COM- JAKARTA- Badan Pusat Statistik  (BPS) telah menjadi pengendali sistem perhitungan data beras nasional. Dekan Fakultas Pertanian IPB Suwardi mengatakan Kementerian Pertanian perlu memberikan catatan argumentasi terhadap hasil perhitungan perberasan nasional

Pasalnya, terdapat perbedaan antara angka data dari Kementerian Pertanian dan yang dirilis BPS.

Dekan Fakultas Pertanian IPB Suwardi mengungkapkan, Kementerian Pertanian perlu memberikan catatan argumentasi terhadap hasil perhitungan perberasan nasional terbaru.

"Dengan revisi yang telah diumumkan pemerintah, saya kira semua harus menerima. Meskipun saya rasa perkiraan (jumlah beras nasional) terlalu rendah," ujar Suwardi dalam keterangannya, Jumat (26/10/2018).

Menurut Suwardi, ada cara yang seolah tidak adil guna menghitung stok beras nasional tanpa melibatkan Kementerian Pertanian. Padahal Kementerian Pertanian merupakan instansi yang bertugas memproduksi beras.

"Maka itu hasilnya terbaru saya rasa terlalu rendah. Meskipun menerima angka terbaru, tapi perlu ada catatan," ucap Suwardi.

Suwardi juga menganggap, walaupun ada jumlah perhitungan yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan BPS soal stok beras nasional, namun faktanya tetap masih kategori surplus.

Dalam pendapatnya, Suwardi mengatakan ada beberapa penyebab yang melatari ketersediaan perberasan nasional masih surplus. Pertama, sistem perhitungan konsumsi per kapita yaitu 120 kilogram per orang setiap tahunnya terlalu tinggi.

• Singapore Airlines Dinobatkan Sebagai Satu dari 50 Genius Companies 2018

• Stok Menipis, Harga Beras Medium di Pasar Induk Cipinang Mulai Naik

• Data tak Akurat, Impor Beras Berdampak Menurunkan Kesejahteraan Petani

Kedua, surplus beras pada tahun ini karena berasal dari cadangan masa periode sebelumnya serta realisasi impor.

"Angka konsumsi beras dari tahun ke tahun padahal semakin rendah akibat diversifikasi pangan, khususnya ke gandum," kata Suwardi.

Menyoal jumlah beras yang masih surplus walaupun ada perbedaan hasil perhitungan antara Kementerian Pertanian dan BPS dan perlu tidaknya impir, Suwardi menyampaikan kebijakan tersebut kembali kepada soal ketahanan pangan.