Pembangunan JPM Tanah Abang Molor, Ombudsman: PT KAI Enggan Buka Jalur Langsung
Ombudsman menyatakan alasan molornya peresmian Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang karena terhambat izin PT KAI
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyatakan, satu alasan molornya peresmian Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang karena terhambat dengan salah satu kendala dari pihak luar.
Kendala tersebut diketahui lantaran belum adanya izin jalur penghubung dari PT KAI.
"Kami juga sedang konfirmasi dengan Pemprov DKI, bahwa ternyata ada hambatan dari luar. Sejauh ini hambatan dari luar yang kami tahu terkait dengan keengganan PT KAI untuk membuka jalur langsung (dari) PT KAI ke skybridge, karena itu terkait dengan aset mereka," tutur Teguh saat dihubungi, Rabu (31/10/2018).
Teguh menjelaskan pihak PT KAI masih enggan membuka jalur langsung ke skybridge karena stasiun tersebut berkaitan dengan aset PT KAI.
Menurut Teguh, PT KAI sempat meminta adanya alokasi anggaran terkait itu. Namun, hingga kini persoalan anggaran tersebut diketahui belum mencapai kesepakatan.
"Informasi yang kami dengar terakhir PT KAI meminta supaya ada alokasi anggaran untuk menggunakan fasilitas mereka. Sebetulnya saat itu kan ada saran pembangunan toilet ke Pemprov, waktu itu sudah disetujui. Tapi terkait permintaan anggaran Pemprov membayarkan penggunaan fasilitas ke PT KAI itu yang belum disepakati," katanya.
• Wali Kota Jakarta Pusat Akan Tinjau JPM Tanah Abang Bersama PT KAI Hari Ini
• Pengerjaan Proyek JPM Tanah Abang Belum Selesai, PKL Gelar Lapak di Jalan Jatibaru
• Dikabarkan akan Diresmikan Besok, Begini Kondisi JPM Tanah Abang Terkini
Lebih lanjut, Teguh mengaku belum mengetahui berapa besaran anggaran yang diminta. Sebab, hal itu diketahui masih dalam tahap pembicaraan.
Kendati demikian, Teguh mengaku tak setuju apabila kendala permintaan anggaran tersebut benar adanya. Menurut Teguh, seharusnya PT KAI bisa lebih kooperatif, lantaran keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada publik.
"Dalam perspektif saya, kan ini sama-sama memberikan fasilitas publik ya harusnya tidak ada lah permintaan anggaran segala macam. Kalau soal aset itu kan bisa dibicarakan, toh asetnya nggak hilang ya kan," tuturnya.
