Berbalas Sindiran Anies dan Ketua DPRD Soal Tanah Abang, Tapi Akrab Dihadapan Presiden Jokowi

Prasetyo menilai penataan Pasar Tanah Abang saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta masih lebih baik.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Muhammad Zulfikar
ISTIMEWA/Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo dilepas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (13/11/2018). Presiden Jokowi terbang untuk menghadiri KTT ke-33 ASEAN di Singapura. 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti penataan Pasar Tanah Abang di tangan Anies Baswedan.

Prasetyo menilai Tanah Abang kini menjadi kumuh.

"Ini kan skybridge sedang berjalan. Sky bridge nanti kan mereka (pedagang) di atas. Bagaimana yang di bawah? Apakah yang di bawah setelah ditertibkan satpol mungkin apalah bentuknya, dia disuruh ke atas, apakah di bawah tidak ada (pedagang)? karena bukan apa-apa, sekarang jadi permaslahan baru, di situ sekarang jadi tempat kumuh lagi," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/11/2018).

Prasetyo menuturkan Presiden Joko Widodo beberapa kali terlihat membawa tamu ke Pasar Tanah Abang karena pasar tersebut merupakan ikon Indonesia.

Namun karena kondisi yang kini kumuh, Prasetyo mengklaim Presiden enggan membawa tamu kembali ke Tanah Abang.

"Sekarang Pesiden gak berani (datang), karena kekumuhan itu terjadi, dan dia juga kalau masuk ke situ akhirnya menghambat dan kemacetan di mana-mana," kata Pras.

Prasetyo menilai penataan Pasar Tanah Abang saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta masih lebih baik.

Karena itu, Prasetyo meminta Anies meniru dan melanjutkan kebijakan yang baik dari gubernur sebelumnya.

"Dulu saya sebagai salah satu orang yang turut membantu Pak Jokowi, Pak Sekda pada saat itu sebagai wali kota, kapolsek, kapolda, dan pangdam membersihkan tempat itu. Jadi saya minta konsentrasi sekali di daerah Jakarta Pusat, karena Pasar Tanah Abang adalah ikon Indonesia," katanya.

Sindiran balik Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi secara santai kritikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal kondisi Tanah Abang yang semrawut.

Prasetyo Edi Marsudi menyebut, karena kondisi tersebut, kini Tanah Abang terlihat kumuh, bahkan Presiden Jokowi pun enggan membawa tamu berkunjung ke pusat perbelanjaan legendaris di DKI Jakarta itu.

"Memang ada tamu siapa yang dateng? Tanyain, kapan emangnya, (Pak Jokowi) mau ngajak (tamu) terus gak jadi? Mungkin Pak Ketua kebanyakan kunker (kunjungan kerja), jadi lupa sama Jakarta," kata Anies Baswedan sambil sedikit tersenyum di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/12/2018).

Berbincang akrab dihadapan Presiden Jokowi

Aksi balas sindiran antara Anies Baswedan dengan Prasetyo Edi Marsudi sepertinya hanya terjadi dihadapan awak media saja.

Buktinya Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi terlihat kompak melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo dari Lanud Halim Perdanakusuma untuk menghadiri KTT ke-33 ASEAN di Singapura.

Hal itu terungkap lewat sebuah foto yang dilansir Biro Setpres.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa lepas, seperti sedang membicarakan sesuatu dengan Prasetyo Edi Marsudi dan Presiden Jokowi.

Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi berdiri berjajar menyalami Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo sebelum naik pesawat.

Kondisi kawasan Tanah Abang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ada tiga fase penataan Tanah Abang yang telah direncanakan Pemprov DKI, yaitu penataan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pemprov DKI telah menjalankan dua fase penataan tersebut.

Ujungnya, dalam jangka panjang, Tanah Abang akan ditata seperti kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta Selatan.

Sebelum penataan jangka panjang, berikut penataan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mewujudkan Sentra Primer Tanah Abang.

Jalan Jatibaru Raya ditutup

Pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangannya di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru Raya atau depan Stasiun Tanah Abang mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, penutupan tersebut guna penataan kawasan Tanah Abang dengan menyediakan ruang berjualan bagi para PKL di satu jalur khusus.
Pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangannya di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru Raya atau depan Stasiun Tanah Abang mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, penutupan tersebut guna penataan kawasan Tanah Abang dengan menyediakan ruang berjualan bagi para PKL di satu jalur khusus. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Pemprov DKI Jakarta memulai penataan jangka pendek kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya sejak 22 Desember 2017.

Pemprov DKI mengalihfungsikan satu jalur Jalan Jatibaru Raya untuk tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL). PKL berdagang di jalan itu pukul 08.00 sampai 18.00 WIB setiap hari.

Lebih kurang 400 PKL yang biasa berdagang di trotoar dekat Stasiun Tanah Abang diperbolehkan berjualan di ruas jalan tersebut. Sementara satu jalur jalan lainnya digunakan untuk transjakarta.

Penataan jangka pendek ini menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Mereka menilai, penataan jangka pendek yang dilakukan Pemprov DKI berdampak terhadap pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut.

Ditlantas Polda Metro Jaya meminta Pemprov DKI mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya, termasuk fungsi trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang PKL.

Penataan jangka pendek Tanah Abang juga memunculkan adanya tindakan malaadministrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan empat tindakan malaadministrasi.

Salah satunya, alih fungsi Jalan Jatibaru Raya telah melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Ombudsman berulang kali mendesak Pemprov DKI membuka Jalan Jatibaru Raya.

Namun, Pemprov DKI ingin membangun skybridge terlebih dahulu sebelum membuka Jalan Jatibaru.

Skybridge Tanah Abang dibangun

Pedagang kaki lima (PKL) makanan dan minuman mulai berjualan di Jalan Jatibaru Raya yang berlokasi di bawah jembatan multiguna atau skybridge, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
Pedagang kaki lima (PKL) makanan dan minuman mulai berjualan di Jalan Jatibaru Raya yang berlokasi di bawah jembatan multiguna atau skybridge, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018). (KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA)

Jembatan multiguna atau skybridge Tanah Abang mulai dibangun pada 3 Agustus 2018. Pembangunan skybridge itu merupakan penataan jangka menengah kawasan Tanah Abang.

Selain untuk memecah sirkulasi pejalan kaki dari Stasiun Tanah Abang, skybridge juga dibangun untuk menampung PKL yang memadati Jalan Jatibaru.

Pada 15 Oktober lalu, PD Pembangunan Sarana Jaya melakukan soft launching skybridge Tanah Abang.

Sebanyak 100 PKL mulai menempati kios-kios di skybridge tersebut.

Saat itu, bagian skybridge yang bisa digunakan baru dari sisi Stasiun Tanah Abang menuju Blok G Pasar Tanah Abang.

Sementara itu, bagian dari stasiun menuju Jalan Jatibaru Bengkel ditargetkan rampung pada 30 Oktober.

Hingga Selasa (23/10/2018) kemarin, pembangunan jembatan itu mencapai 85 persen.

PD Pembangunan Sarana Jaya tengah mengebut pembangunan jembatan itu agar rampung sesuai target akhir Oktober.

"Lagi kebut, progres kurang lebih 85 persen," ujar Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, kemarin.

Ditata seperti SCBD

Pintu masuk kawasan SCBD yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, terjadi peningkatan pengamanan SGA lima sampai enam orang.
Pintu masuk kawasan SCBD yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, terjadi peningkatan pengamanan SGA lima sampai enam orang. (Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono)

Yoory mengatakan, kawasan Tanah Abang akan ditata seperti kawasan SCBD sebagai penataan jangka panjangnya.

Desain penataan jangka panjang Tanah Abang itu masih dalam pengerjaan dan ditargetkan rampung akhir 2018.

"Jangka panjangnya, mimpi kami ingin menata kawasan Tanah Abang agar lebih rapi, enggak semrawut kayak sekarang, gambarannya kami bikin kayak SCBD," kata dia.

Kunci menjadikan Tanah Abang seperti SCBD ada pada pembebasan lahan.

PD Pembangunan Sarana Jaya tengah memproses pembebasan lahan itu.

Setelah membebaskan banyak lahan, penataan akan dilanjutkan dengan membangun jaringan infrastruktur jalan baru.

Tujuannya untuk mengentaskan kemacetan di Tanah Abang.

Sarana transportasi seperti light rail transit (LRT) juga diwacanakan akan dibangun di Tanah Abang.

Kawasan itu akan dibangun dengan konsep transit oriented development (TOD).

Ada bangunan baru juga yang akan dibangun di kawasan Tanah Abang dengan konsep mixed use, artinya bangunan itu multifungsi, ada hunian, perkantoran, hingga pusat ritel.

Ilustrasi pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ilustrasi pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

"Konsepnya kan nanti di sana itu jadi kawasan berbasis TOD juga. Nanti selain jalur kereta, di situ ada jalur LRT juga yang melintas di Tanah Abang. Ada hunian, perkantoran, ada ritel," ucap Yoory.

Sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta dan stakeholders lainnya akan berkolaborasi untuk mewujudkan TOD tersebut.

Menurut Yoory, butuh waktu sekitar 8 tahun untuk menata Tanah Abang seperti SCBD.

Waktu akan membuktikan, bisakah Tanah Abang yang kini semrawut menjadi seperti kawasan SCBD 8 tahun lagi? (KOMPAS.COM/TRIBUNJAKARTA.COM)

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved