Timses Prabowo Subianto Balas Pernyataan Tim Jokowi-Maruf Amin Soal Soeharto Guru Korupsi

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro membalas pernyataan Kubu Jokowi yang menyebut mantan mertua calon presiden Prabowo Subianto, Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

Nizar menyebut pernyataan tersebut sangat tidak etis dan mendidik publik.

"Karena pertama, perkara Pak Harto perlu diketahui sudah diselesaikan secara hukum, terahir ada penyitaan aset, keluarga terima kok," kata Nizar dalam keterangan tertulis, Rabu (28/11/2018).

Nizar menilai penyataan Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah sangat politis atau sudah merasa panik. Sehingga membawa isu Soeharto kepada Prabowo Subianto.

Anggota Komisi X DPR itu pun mengingatkan Ahmad Basarah mengenai pemilihan presiden pada tahun 2004 yang lalu.

"Apa Basarah tidak sadar bahwa Bapak Prabowo juga pernah dipinag ketua partainya sebagai untuk mendampinginya pada Pilpres 2004 lalu? Lalau karena sekarang menjadi komptetitornya segala jurus ia lakukan. Sekali lagi ini tidak mendidik," imbuh Nizar.

Nizar melihat pernyataan tersebut demi kepentingan Pilpres untuk memperburuk citra Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karenanya, ayolah lebih kepada memaparkan ide-ide cemerlang Capresnya masing-masing. Lebih medidik dan lebih membangun pada kualitas demokrasi kita," kata Timses Prabowo-Sandiaga itu.

• Beberkan Pandangan Strategis, Prabowo Singgung Borok Korupsi Hingga Pemilu

• Terima Dana Sumbangan Rp 20 Ribu, Prabowo Subianto: Saya Terharu Atas Dukunganmu

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, kubu Jokowi memberikan resposns terkait pernyataan yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah, menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya pak Prabowo," ujar Basarah, di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Basarah beralasan pemberantasan korupsi di Indonesia baru gencar dilakukan usai era Orde Baru atau setelah Soeharto lengser.

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dikeluarkan pemerintah adalah salah satu bukti nyata.

Dimana peraturan itu dikeluarkan, kata dia, adalah untuk membongkar praktik korupsi yang dilakukan Soeharto selama menjabat.

Politikus PDI Perjuangan itu pun menyebut bangsa Indonesia hingga saat ini masih menanggung akibat dari kasus korupsi di era masa lalu.

Reformasi 1998, kata Wakil Ketua MPR itu, juga muncul akibat koreksi masyarakat terhadap praktik korupsi.

"Jadi ini adalah PR bangsa kita, yang sampai sekarang kita harus mencuci piring dari tradisi korupsi yang dilakukan pada zaman yang lalu, sehingga kemudian rakyat melakukan koreksi akhirnya muncul era reformasi tahun 1998," jelasnya.