Debat Pilpres 2019 Dianggap Kurang Seru, Sudjiwo Tedjo Singgung Penghulu Nikah dan Anak TK

"Bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa menjamin pejabat yang bekerja untuk Bapak tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kebijakan yang diambil, terutama terkait impor beras, gula, dan yang merugikan petani?," tanya Prabowo pada Jokowi.

Menanggapi itu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki 'beban masa lalu'.

Sehingga, hal tersebut membuatnya lebih leluasa untuk bekerja dan memberikan perintah pada pejabatnya.

Jokowi lantas menyebutkan, jika memang ada bukti terkait konflik kepentingan itu, ia meminta agar seluruh pihak bisa menginformasikan dan melaporkannya ke pihak berwajib.

Menurut Jokowi, di era kepemimpinannya, ia terus memperbaiki sistem yang ada, sehingga tidak ada peluang bagi pejabat publik untuk melakukan korupsi.

Prabowo pun kembali mendapatkan kesempatan untuk menanggapi itu.

Prabowo menjelaskan, pertanyaan itu ditujukannya karena ia bingung ada menteri yang memiliki perbedaan pendapat.

"Ada yang mengatakan persediaan beras cukup, tapi ada satu lagi yang justru mengimpor beras. Jadi bagaimana?"

"Pejabat yang Bapak angkat, termasuk Dirut Bulog mengatakan cukup. Tapi menteri perdagangan mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan," terangnya.

Kembali menanggapi Prabowo, Jokowi menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang wajar.

Namun, terang Jokowi, semua itu melalui permusyawatan dalam rapat.

Sehingga ketika sudah ada keputusan, semua pihak harus mengikutinya.

"Kalau menteri sama pendapat semua malah tidak bagus. Tidak ada saling kontrol, saling mengecek, atau saling mengawasi. Berbeda itu tidak apa-apa," jelas Jokowi mengakhiri sesi pertama, tanya jawab.

Di sesi kedua, masih dengan pembahasan korupsi, giliran Jokowi yang mengajukan pertanyaan.

Jokowi pun langsung melancarkan 'serangannya' dengan mempertanyakan pandangan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra di mana partainya merupakan satu dari beberapa partai yang memiliki caleg mantan koruptor paling banyak.