Siswi yang Dihukum Push Up Pindah Sekolah ke Wilayah Depok

Keputusan memindahkan GNS ke Depok setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok berkoordinasi dengan Disdik Kabupaten Bogor.

Siswi yang Dihukum Push Up Pindah Sekolah ke Wilayah Depok
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna di Balaikota Depok, Kamis (31/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - GNS (10), siswi SDIT Bina Mutjama Kabupaten Bogor setuju pindah sekolah ke Depok yang merupakan Kota-nya bermukim usai dihukum push up karena menunggak iuran sekolah kurang lebih 10 bulan.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna saat ditanya bagaimana kelanjutan pendidikan bocah malang yang santer dibicarakan beberapa hari terakhir.

Meski tak menyebut sekolah mana yang nanti menampung GNS, Pradi menuturkan sekolah baru GNS berada di wilayah Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos.

"Kami memberikan peluang untuk bisa sekolah di Kota Depok. Informasi terakhir, (GNS) siap untuk dipindah sekolah ke Kota Depok di daerah Cilangkap," kata Pradi di Balaikota Depok, Kamis (30/1/2019).

Keputusan memindahkan GNS ke Depok setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok berkoordinasi dengan Disdik Kabupaten Bogor.

Langkah koordinasi ditempuh karena orangtua GNS merupakan warga Kecamatan Cilodong yang bermukim yang tak jauh dari Kecamatan Tapos.

Berkas Lengkap, Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Akan Disidangkan 20 Hari ke Depan

"Terkait dengan anak yang kemarin, kejadiannya kan tidak di kita. Kejadiannya di wilayah Bogor. Makanya kami koordinasi melalui dinas terkait kepada pemerintah kota Bogor dan alhamdulillah itu sudah dilakukan," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan Pemkot Depok harus memastikan kondisi ekonomi orangtua GNS.

Jika memang membutuhkan bantuan, Pemkot Depok harus membantu biaya pendidikan yang jadi sebab utama Kepala SDIT Bina Mutjama, Mochammad Romadhon Budi Setiawan diduga menghukum push-up hingga 100 kali.

"Atas nama hak anak, atas pendidikan dalam masalah GNS dan latarbelakang keluarganya inilah dibutuhkan kehadiran pemerintah sebagai penyelenggara lembaga pendidikan," jelas Sirait.

Penulis: Bima Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved