Jokowi Bakal Luncurkan 3 Program Kartu Baru: Kubu Prabowo Nilai Cuma Ganti Nama

Program tersebut telah dimulai sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.

"Jadi tiga kartu baru Jokowi itu hanya ganti nama dari Bidikmisi, Raskin dan PKH tidak ada yang baru hanya ganti nama dam tiga program itu di mulai sejak jaman Pak SBY sesuai tahun yang saya sebut," kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (25/2/2019).

Nizar mengatakan masyarakat menginginkan listri 450 watt dan 900 watt yang murah dan disubsidi.

Selain itu, terbukanya lapangan pekerjaan.

"Kalau KIP kuliah itu sudah ada Bidikmisi, Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu program ini di mulai sejak tahun 2010," jelasnya.

Lalu, kata Nizar kartu sembako sudah ada raskin atau rastra (beras sejahtera).

"Raskin (akronim dari beras miskin ) adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Program ini mulai pada Januari 2003," kata Anggota Komisi X DPR itu.

Sementara, kartu pra kerja juga dinilai Nizar sudah ada.

"Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH," papar Nizar.

Komentar HNW

Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid meminta dalam membuat Program, Jokowi sebaiknya tidak hanya merujuk kepada APBN tahun terkahir.

Pernyataan Hidayat tersebut terkait tiga program anyar yang dipamerkan Jokowi, saat kampanye di Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Adapaun tiga program tersebut yakni, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

"Namanya juga kampanye boleh saja tapi sebaiknya jangan lah janji-janji itu berbasiskan kepada hanya merujuk pada anggaran belanja yang dilakukan pada tahun terakhir harus nya kalau kita komitmen betul dengan masalah beasiswa masalah dana kelurahan dan segala macam itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/2/2019).

Menurut Hidayat bila Jokowi benar-benar komitmen terhadap tiga program tersebut, sebaiknya sudah dilakukan sejak awal.