Percepat Pembangunan, Pemkot Jakarta Utara Siapkan Bank Data

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarifuddin menerangkan, bank data bagi usulan yang ditolak saat musrenbang ini guna mempercepat pembangunan di Jakarta Utara

Percepat Pembangunan, Pemkot Jakarta Utara Siapkan Bank Data
TribunJakarta.com/Afriyani Garnis
Musrenbang tingkat kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Afriyani Garnis 

TRIBUNJAKARTA.COM, KOJA - Pemerintah Kota Jakarta Utara memerintahkan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk membuat bank data (database).

Hal ini guna mengumpulkan usulan yang ditolak saat penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, pemgumpulan data atau invetarisir ini sebagai solusi usulan yang ditolak saat penyusunan Musrenbang. Sehingga kedepannya usulan ini akan mudah dikenali jika sewaktu-waktu hendak dikerjakan.

“Usulan yang ditolak ini kita minta diinventarisir, kemudian juga kita cek permasalahan-permasalahan apa saja supaya bisa menjadi bank data rencana pembangunan berikutnya,” kata Ali, usai membuka musrenbang tingkat kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (28/2/2019).

Sebagai contoh usulan fisik yang ditolak karena termasuk dalam area abu-abu (grey area), dia menerangkan pemerintah akan berkolaborasi dengan warga setempat maupun swasta.

Untuk mencari solusi seperti memastikan kedudukan kepemilikan lahan, atau mengalihkan lahan itu menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) sehinggan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terserap maksimal.

Kapal Motor Penumpang Trans 1000 Bakal Beroperasi Pertengahan Tahun 2019

“Usulan fisik seperti ini juga tidak bisa dilaksanakan dengan alasan karena sebagian usulan itu berada di daerah grey area. Kita perlu cari solusinya seperti kejelasan kepemilikan, atau bisa juga mengalihkan lahan ke aset Pemda, sehingga penyerapan APBD bisa dilaksanakan di area tersebut,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarifuddin menerangkan, bank data bagi usulan yang ditolak saat musrenbang ini guna mempercepat pembangunan di Jakarta Utara.

Disebutkannya, bisa saja usulan pembangunan ini dilaksanakan melalui anggaran yang sebelumnya sudah diberikan ke setiap UKPD terkait atau diusulkan pada Musrenbang tahun berikutnya.

“Misalkan ada usulan warga memperbaiki ruas jalan sepanjang 10 kilometer, tapi dalam musrenbang hanya disepakati 5 kilometer. Nah sisanya 5 kilometer ini harus dimasukkan ke bank data untuk didorong pelaksanakannya menggunakan anggaran yang sudah diberikan ke masing-masing UKPD sebelumnya,” jelas Ali.

Penulis: Afriyani Garnis
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved