Efek Domino Anggaran Jakarta Disunat Rp15 Triliun: Gaji ASN Aman, PJLP 2026 Dikurangi
Pemangkasan DBH berujung panjang di Jakarta. Pramono menyebut peluang kerja bagi ribuan pegawai non-ASN bakal berkurang tahun depan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mulai menimbulkan efek domino bagi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang, pemotongan anggaran hingga Rp15 triliun membuat peluang kerja bagi ribuan pegawai non-ASN di ibu kota bakal berkurang tahun depan.
“Selama ini kan, PJLP kita, kayak kemarin damkar kita (buka lowongan) seribu, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500, karena ada pengurangan (DBH) ini, mungkin tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pemangkasan DBH hingga Rp15 triliun ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turun drastis dari Rp95 triliun menjadi kurang lebih Rp80 triliun.
Untuk itu, Jakarta harus melakukan efisiensi di berbagai sektor agar program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tak terganggu.
Di sisi lain, Pramono juga memastikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K) tetap aman.
“Jadi tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN. Untuk PJLP yang diterima tahun ini, tahun 2025 juga tidak mengalami perubahan,” kata Pramono.
Pemangkasan Dana Bagi Hasil Jakarta Lebih Besar dari Daerah Lain
Jakarta jadi provinsi dengan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar, nilainya mencapai Rp15 triliun.
Dibandingkan daerah lain, angka ini berkali-kali lipat lebih tinggi.
Contohnya Jawa Barat yang hanya dipangkas Rp2,48 triliun, begitu pula Jawa Timur yang hanya dipotong Rp2,81 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menjelaskan alasan anggaran Jakarta dipangkas lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (DBH yang diberikan), pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” ujarnya.
“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” sambungnya.
Meski kini hanya menerima DBH sebesar Rp11 triliun dari proyeksi awal Rp26 triliun, Purbaya optimis Jakarta tetap dapat bertahan.
Ia pun menjanjikan bakal mengembalikan DBH seperti semula bila kondisi ekonomi sudah berangsur membaik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.