Pramono Ikhlas Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp15 T, Tawa Menkeu Purbaya: Kayaknya Bisa Dipotong Lagi

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Mengenakan batik coklat, Purbaya tiba di Balai Kota Jakarta sekira pukul 08.00 WIB dan langsung disambut Gubernur Pramono Anung.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu membahas soal pemotongan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Usai pertemuan itu, ia mengapresiasi Gubernur Pramono dan jajarannya yang menerima dan tidak memprotes pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun.

Purbaya bahkan melontarkan gurauan tajam yang langsung mencuri perhatian.

“Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya daya potong banyak, hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucapnya sambil tertawa, 

Purbaya kemudian menjelaskan alasan pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Jakarta lebih besar dibandingkan daerah lain.

Sebagai perbandingan, anggaran DBH yang dipotong dari Pemprov Jawa Barat hanya Rp2,48 triliun dan Jawa Timur Rp2,81 triliun.

“Kalau lihat proporsional kan semakin besar (DBH yang diberikan), pasti semakin besar kepotongnya. Kira-kira begitu, sederhananya begitu,” ujarnya.

“Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini (pemangkasan DBH), dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” sambungnya.

Meski kini hanya menerima DBH sebesar Rp11 triliun dari proyeksi awal Rp26 triliun, Purbaya optimis Jakarta tetap dapat bertahan.

Ia pun menjanjikan bakal mengembalikan DBH seperti semula bila kondisi ekonomi sudah berangsur membaik.

“Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu dan cara persentase enggan lebih besar dibanding yang lain,” tuturnya.

Pramono Legowo 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak bisa berbuat banyak setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga mencapai Rp15 triliun.

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah Jakarta menurun signifikan dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.