Anggota DPRD DKI Jakarta dengar Keluhan Soal Jual Beli Jabatan, Ada Tarif Jabat Lurah dan Camat

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov DKI, Senin (25/2/2019).

Semua terdiri dari 15 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 274 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 836 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Dalam perombakan pejabat-pejabat ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan lurah.

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut.

Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatan camat.

"Yang ada isunya (soal tarif) di lurah dan camat," kata dia.

Hasbi menyampaikan, tarif jabatan seharusnya tidak terjadi.

Fraksi PKB akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan keluhan tersebut.

"Kami akan bicara nanti dengan Pak Gubernur, memberikan masukan-masukan. Jangan Pak Gubernur niatnya baik, di bawahnya enggak baik," ucap Hasbi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tidak menerima informasi soal jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Namun, Gembong menyebut isu jual beli jabatan itu bisa saja terjadi dan masuk akal.

"Dengan jumlah yang begitu banyak, 1.125 orang (yang dirombak), kalau ada isu jual beli jabatan, bisa masuk akal. Isu jual beli jabatan bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak," tutur Gembong saat dihubungi terpisah.

Gembong tidak bisa memastikan soal ucapan Anies yang menyebut seleksi pejabat dilakukan bertahap, hanya pelantikannya saja yang digelar bersamaan.

Sebab, kenyataan yang terlihat bahwa pelantikan 1.125 pejabat itu dilakukan serentak.

"Faktanya kan yang kita lihat, kondisi yang sebenarnya seperti yang kita saksikan, 1.125 orang itu. Kemudian bahwa itu seleksinya bertahap, bisa iya bisa tidak. Kenapa? Karena banyak juga mereka yang dilantik itu enggak tahu posisinya," kata Gembong.

Anies Baswedan

Anies merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

Dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Sementara administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.

Anies menyampaikan, perombakan 1.125 pejabat itu sebenarnya sudah melalui proses analisis jabatan yang panjang selama beberapa bulan.

Proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) juga dilakukan bertahap.

Namun, pelantikannya digelar bersamaan untuk menciptakan suasana baru di banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).

"Saya sengaja lakukan ini sebagai satu proses pelantikan bersama. Ada yang sudah proses Baperjab-nya beberapa bulan yang lalu, tapi saya tidak mau langsung lantik," kata Anies.

• Camat Kebayoran Lama Mengaku Tak Pernah Dipanggil Dirotasi Gubernur Anies, Ini Penjelasan Kepala BKD

Tak lagi dilelang

Perombakan besar-besaran terakhir terjadi di era mantan Gubernur Joko Widodo.

Pada pertengahan 2013, Jokowi memelopori lelang jabatan untuk posisi 267 lurah dan 44 camat se-DKI Jakarta. Perombakan itu disusul dengan lelang jabatan untuk ratusan posisi kepala sekolah dan kepala puskesmas.

Lelang jabatan kala itu digelar dengan mekanisme tes dan wawancara.

Kini, di masa Anies Baswedan, pergantian jabatan untuk eselon III dan IV dikembalikan ke Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir menjelaskan selama beberapa bulan terakhir, Baperjab yang diketuai Sekretaris Daerah Saefullah mengevaluasi dan menganalisis kinerja para eselon III dan IV.

Para wali kota diminta menilai camat dan lurah di wilayahnya. Mereka yang didemosi tak pernah dipanggil atau diberi teguran sebelumnya.

Setelah pelantikan, banyak pejabat yang kebingungan mencari tahu posisi barunya ataupun menerka-nerka kesalahannya.

"Kalau lurah sama camat kami tidak perlu diperiksa lagi karena langsung dari penilaian atasannya yaitu wali kota," kata Chaidir.

Kendati demikian, Chaidir memastikan pihaknya sudah mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat.

"Sudah dilaporkan ke KASN, ada rekomendasi," ujarnya.

Hal ini dibenarkan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Ia mengaku dalam mengusulkan perombakan jabatan, dirinya memang tak melakukan pemanggilan atau teguran terlebih dahulu.

"Enggak perlulah. Memang siapa? Kan amanah, titipan, kan dievaluasi, punya penilaian. Ada tim di lapangan menilai seperti apa," kata Anwar.

Untuk itu, Anwar meminta para lurah dan camat yang dirotasi agar bisa menilai sendiri kinerjanya.

"Mestinya mereka tanya diri masing-masing udah berbuat apa selama ini. Saya kira tatap muka itu bukan evaluasi, melayani masyarakat, gitu," ujar Anwar.

• Dituding Andi Arief Pojokan SBY Soal UU ITE, Mahfud MD Hanya Tertawa

Baik untuk percepatan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai perombakan besar-besaran di tingkat eselon III dan IV ini wajar. Ia menyatakan perombakan merupakan hak prerogatif gubernur.

"Saya juga enggak tahu pertimbangannya apa bisa sekaligus ribuan gini secara massal. Saya belum tahu persis. Tapi rotasi perlu dalam soal penyegaran birokrat. Saya kira penting sepanjang dilakukan sesuai koridor," kata Gembong.

Gembong berharap perombakan itu mampu mempercepat pembangunan di DKI Jakata. Ia berharap para pejabat baru bisa cepat menyesuaikan diri dan bekerja maksimal.

"Bahwa ya namanya pergantian wajar-wajar saja. Pak Anies kan perlu mencari orang yang dekat dalam rangka percepatan pembangunan Jakarta ini," ujarnya.

15 pejabat Eselon II yaitu;

1. Ratiyono sebagai Kepala Dinas Pendidikan
2. Achmad Firdaus sebagai Kadispora
3. Edy Junaedi sebagai Kadisparbud
4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
5. Faisal Syafruddin sebagai kepala BPRD
6. Arifin Kasatpol PP DKI
7. Subejo Kepala BPBD
8. Theryoto Direktur RSUD Duren Sawit
9. Ida Bagus Nyoman Banjar Dirut RSUD KOJA
10. Tri Noviati sebagai Dirut RSUD Budi Asih
11. Isnawa Adji sebagai Wakil Walikota Jaksel
12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kasatpol PP DKI
13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang
14. Jupan Royter Sahalatua Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
15. Yani Wahyu Purwoko asdeo bidang budaya. (Kompas.com,Wartakotalive.com)