Dugaan Jual Beli Jabatan Lurah dan Camat, Komisi A DPRD Bakal Panggil Kepala BKD

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono akan memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dugaan jual beli jabatan lurah dan camat.

"Kita mendengar informasi seperti itu (tarif jabatan) maka nanti Komisi A akan coba memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ucapnya saat dihubungi awak media, Jumat (1/3/2019).

"Apakah betul informasi tersebut," tambahnya.

Nantinya, Komisi A akan meminta keterangan dari BKD terkait masalah tersebut agar tidak ada kesalahpahaman lagi.

"Nanti Komisi A akan ada rapat dengan BKD terkait hal itu, kami mau ada ketransparanan. Rapatnya Selasa atau Rabu minngu depan ya," ujarnya.

Secara pribadi, Gembong mencurigai adanya jual beli jabatan tersebut.

"Kita mau klarifikasi dulu, tapi saya rasa dengan jumlah (jabatan yang dirombak) begitu banyak kemingkinan terjadi itu (minta tarif)," kata Gembong.

Meski demikian, ia mengaku masih akan menunggu pertemuan antara Komisi A dengan BKD.

"Sampai saat ini kami belum menemukan itu (fakta keluhan pungli Camat dan Lurah), makanya kami akan cek dulu dan konfirmasi ke BKD biar enggak saling tuding," ucapnya.

Sebelumnya, pada Senin (25/2/2019) lalu, Gubernur Anies Baswedan melakukan rombak jabatan besar-besaran mencapai 1.125 orang.

• Gembong Warsono: PDIP Terbuka Bila Ahok Ingin Bergabung

• Usai Jenguk Ani Yudhoyono, Anies Baswedan Tengok Kondisi Shakira Aurum di Singapura

Banyaknya jumlah pejabat yang dilantik tersebut menimbulkan kabar adanya jual beli jabatan.

Kabar ini pun pertama mencuat setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menyampaikan telah menerima banyak keluhan soal adanya tarif untuk mendapatkan jabatan lurah.