Ribut-ribut Saham di Perusahaan Bir: Anies Ngambek ke Prasetyo, Kemudian Tebarkan Ancaman

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana melepas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk, produsen minuman beralkohol bir.

Sayangnya, rencana Anies Baswedan itu mendapat sedikit hambatan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak merestui. Anies layangkan ancaman

Berikut adalah rangkuman TribunJakarta:

1. Bantah ada penambahan saham

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki saham tetap 26,5 persen perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Melalui akun twitternya Pemprov DKI Jakarta, jumlah kepemilikan saham tersebut tidak mengalami penambahan bahkan sejak 1970.

"Saham pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta tidak bertambah," demikian bunyi kicauan dari Pemerintah Provinsi Jakarta di @dkijakarta yang dinukil TribunJakarta pada Senin (4/3/2018).

Dalam penjelasannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab mengenai data dari BEI pada Februari 2019, bahwa saham Pemprov DKI Jakarta bertambah hampir 3 persen dari 23,33 persen.

Data tersebut berdasarkan laporan kepemilikan saham PT Delta Djakarta.

Faktanya, lanjut Pemprov DKI Jakarta, pada tahun 1970, saham Pemerintah sebesar 23,34 persen ditambah BP IPM Jaya (juga milik Pemprov DKI) sebesar 2,91 persen.
Kemudian pada tahun 2000, Badan Pengelola Investasi Penampilan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) dibubarkan.

Kemudian pada tahun 2019, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25 persen.

"Penambahan nilai saham merupakan penggabungan saham atas nama Pemprov DKI dan BP IPM Jaya yang merupakan salah satu Satuan kerja Pemprov DKI, tapi sudah dibubarkan pada tahun 2000," demikian penjelasan Pemprov DKI.

2. Lepas saham

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih memproses pelepasan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Proses yang baru selesai dilakukan yakni menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya).

BP IPM Jaya merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang dibubarkan pada 2000.

"Yang namanya BP IPM diubah menjadi nama Pemda DKI. Karena kalau masih nama BP IPM, enggak bisa jual, BP IPM-nya sudah enggak ada," ujar Riyadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

Riyadi menjelaskan, saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sejak 1970 tetap 26,25 persen.

Mulanya, kepemilikan saham itu dibagi dua, yakni kepemilikan langsung atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34 persen, dan kepemilikan melalui BP IPM Jaya sebesar 2,91 persen.

Saham itu kemudian digabungkan semuanya menjadi atas nama Pemprov DKI.

"Semuanya sekarang atas nama Pemda DKI," kata Riyadi.

Riyadi enggan menjelaskan kajian selanjutnya yang dilakukan Pemprov DKI untuk melepaskan saham di Delta Djakarta.

Sebab, hal itu berkaitan dengan mekanisme pasar modal yang tidak dibocorkan ke publik, mengingat Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.
"Prosesnya itu kan terkait dengan mekanisme pasar, kami enggak boleh juga ngomong karena belum ada keputusan," ucap Riyadi.

Yang pasti, setelah kajian itu selesai, Riyadi menyebut Pemprov DKI akan meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk melepas saham tersebut.
"(Meminta persetujuan DPRD) itu proses lanjutannya," tuturnya.

Menurut Riyadi, pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta ditargetkan pada tahun ini. "Ancar-ancarnya memang tahun ini," ujar Riyadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno diketahui berjanji akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, janji kampanye itu hingga kini tak kunjung terealisasi.

3. Ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta

Rencana Anies melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta rupanya tak direstui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Pemprov DKI diketahui tidak akan bisa menjual aset itu tanpa persetujuan DPRD. Menurut Prasetio, Delta Djakarta tidak merugikan Pemprov DKI.

Delta Djakarta justru memberikan dividen bagi keuangan daerah.

"Salahnya Delta apa sih? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp 50 miliar," kata Prasetio.

Prasetio mempertanyakan alasan Pemprov DKI menjual saham di Delta Djakarta. Dia meminta Anies memikirkan ulang rencana tersebut.

Menurut Prasetio, Anies terakhir kali menyuratinya pada 2018 untuk menyampaikan rencana penjualan saham Delta Djakarta.

Setelah suratnya diabaikan, Anies tidak pernah mengomunikasikan lagi rencananya tersebut kepada Prasetio.

"Enggak ada (komunikasi), cuma menyurati, enggak saya tindaklanjuti," ujarnya.

PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.

Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp 38 miliar setiap tahun.

Pemprov DKI baru saja menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 26,25 persen.

Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta.

4. Anies layangkan ancaman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melaporkan rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk yang ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada rakyat Jakarta.

Sebab, DPRD DKI merupakan wakil rakyat Jakarta.

"Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat. Ini Dewan Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Jika rakyat Jakarta tidak sependapat dengan DPRD DKI, Anies akan meminta mereka menyampaikan aspirasinya kepada para wakil rakyat.

"Kami laporkan pada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir, biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi," kata Anies.

Namun, jika rakyat merasa sikap DPRD DKI sesuai dengan keinginan mereka, Pemprov DKI tetap akan mempertahankan sahamnya di Delta Djakarta.
Sejauh ini, Pemprov DKI tetap berencana untuk menjual saham di Delta Djakarta.

"Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kami akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan," kata Anies.
Prasetio sebelumnya menyatakan tetap menolak rencana Pemprov DKI Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta.

Menurut Prasetio, perusahaan bir itu tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Delta Djakarta justru memberikan dividen bagi keuangan daerah.
Adapun pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk melepas saham itu yakni dengan menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), SKPD DKI yang sudah dibubarkan.

Saham yang dimiliki Pemprov DKI di Delta Djakarta sejak 1970 totalnya 26,25 persen.

5. Saham untuk pembangunan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berencana untuk melepas saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.

Delta Djakarta merupakan perusahaan produsen bir.

Menurut Anies, saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu akan lebih bermanfaat jika dijual dan uangnya digunakan untuk pembangunan.

"Dana itu jauh lebih bermanfaat bila kami gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat kita," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Anies menyampaikan, dividen yang diberikan Delta Djakarta untuk keuangan daerah tidak banyak berubah tiap tahunnya.

• Tolak Diajak Nikah Lari, Foto Bidan Tak Senonoh Disebarkan Pacar, Polisi Bentuk Tim

• Viral Foto Telanjang Siswi SMP dan SMA Bojonegoro Disebarkan Sopir: Berakhir Karena Sikap Korban

• Melarikan Diri Seminggu Karena Dilarang, Pasangan Bocah Ini Akhirnya Dinikahkan, Ini Kata Camat

Dividen itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang kini mencapai Rp 89 triliun pada 2019 ini.

"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu menjadi kecil sekali dari situ," kata Anies.

Soal rencana pelepasan saham yang ditolak Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Anies menyebut akan melapor kepada warga.

Dia akan meminta warga Jakarta menyampaikan aspirasinya kepada DPRD DKI jika sikap DPRD itu tak sesuai aspirasi mereka.

Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp 38 miliar setiap tahun.

Pemprov DKI baru saja menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya) sebesar 26,25 persen.

Penggabungan saham itu menjadi salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta. (Kompas.com)