Pilpres 2019

Agum Gumelar Ungkap Soal Pemberhentian Prabowo, Mantan Panglima TNI Gatot Pernah Beri Kesaksian Ini

Agum Gumelar mengungkap kronologi pemecatan Prabowo sebagai Mantan Danjen Kopassus karena kasus penculikan aktivis 1998.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) 

Gatot Nurmantyo mengungkapkan, kalau tak ada proses hukum berjalan maka dugaaan kasus pelanggaran ham berubah menjadi tindakan kriminal yang dilakukan seseorang.

Politisi PAN Angkat Bicara

Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo angkat bicara mengenai viralnya video Agum Gumelar yang membeberkan pemecatan Prabowo Subianto dari militer.

Menanggapi hal tersebut Drajad mengaku tidak nyaman melihat mantan petinggi militer menyerang koleganya sendiri.

"Jujur, saya sebagai generasi yang lebih muda dari pak Agum merasa tidak nyaman melihat mantan petinggi ABRI menyerang koleganya seperti itu," kata Dradjad kepada Tribunnews, Selasa, (12/3/2019).

Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu mengatakan belum tahu apakah yang dilakukan Agum tersebut politis atau tidak. Ia masih berbaik sangka bahwa Agum menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tertutup.

"Yang memprihatinkan ketika diskusi itu dimuat di medsos," katanya.

Bakal Tayang Besok Kamis 14 Maret 2019 di Seluruh Bioskop, Berikut Sinopsis Film Yowis Ben 2

Dituding Pencitraan Tiap Posting Foto Gempi, Gisel : Berharap Kamu Rasakan Semua Kasih Sayang Mama

 

Menurut Dradjad menjadi hak politik SBY sebagai orang sipil memberikan dukungan kepada siapapun di Pemilu 2019, termasuk kepada Prabowo.

"Pak SBY itu sudah lama menjadi orang sipil. Beliau menjadi Presiden dua periode dan memimpin parpol. Tentu beliau mempunya hak penuh untuk menentukan pilihan politik beliau. Bahwa sekarang beliau menjatuhkan pilihan mendukung Prabowo, itu hak beliau. Bahwa Partai Demokrat juga demikian, itu hak Partai Demokrat," katanya.

Selama ini menurut Dradjad, SBY selalu menghormati hak hak politik setiap orang. Bahkan SBY menghormati lembaga kepresidenan yang ia pimpin dengan bersikap netral pada Pemilu 2014.

"Beliau menjaga lembaga kepresidenan dan lembaga-lembaga negara lainnya agar menjadi wasit yang adil. Padahal bang Hatta Rajasa adalah besan beliau. Jadi tindakan politik yang beliau ambil itu menjaga tata kenegaraan. Sekarang beliau bebas mengungkapkan pilihan politik beliau," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved