Bertemu Plt Bupati Bekasi, Warga Akhirnya Bersedia Buka TPA Burangkeng

"Plt Bupati sudah komitmen, tapi tidak mau salahi aturan. Makanya kita nanti bersama Pemkab bakal studi banding ke Pemkot soal payung hukum itu," jela

Bertemu Plt Bupati Bekasi, Warga Akhirnya Bersedia Buka TPA Burangkeng
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Kondisi TPA Burangkeng ditutup, akses utama kendaraan truk sampah digembok warga. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Kabupaten Bekasi akhirnya dibuka warga setempat pada Senin (18/3/2019), setelah sebelumnya selama dua pekan ditutup warga.

Ketua Tim 17 yang merupakan tim penerima dan penyampaian aspirasi warga Desa Burangkeng, Ali Gunawan membenarkan warga telah kembali membuka TPA Burangkeng yang ditutup.

Seluruh warga telah melakukan rapat bersama untuk menyikapi hasil pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pada Minggu (18/3/2019) sore.

Warga Desa Burangkeng kembali menggelar aksi di TPA Burangkeng menuntut pemberian kompensasi uang ke Pemkab Bekasi, Jumat, (15/3/2019).
Warga Desa Burangkeng kembali menggelar aksi di TPA Burangkeng menuntut pemberian kompensasi uang ke Pemkab Bekasi, Jumat, (15/3/2019). (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

"Kami sudah buka TPA setelah ada komitmen Plt Bupati secara langsung bakal penuhi uang kompensasi bau itu. Kita juga langsung adakan pertemuan dengan warga dan warga menyetuji akhirnya kita buka TPA Senin hari ini," kata Ali kepada Wartakota, Senin (18/3/2019).

Ali menjelaskan untuk proses pemberiannya Pemkab Bekasi meminta waktu untuk proses payung hukumnya.

Termasuk bakal melakukan studi banding ke Pemkot Bekasi soal payung hukum yang digunakan untuk pemberian kompensasi bentuk uang.

"Plt Bupati sudah komitmen, tapi tidak mau salahi aturan. Makanya kita nanti bersama Pemkab bakal studi banding ke Pemkot soal payung hukum itu," jelasnya.

Namun, tuntunan lain soal infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bakal diakomodir.

"Tuntutan jalan, pendidikan kesehatan, Pemkab janji bakal akomodir. Kalau uang kompensasi, studi banding dulu buat payung hukum dahulu. Waktunya belum pasti, tergantung proses pembuatan payung hukumnya," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved