Soetrisno Bachir Sebut Jokowi-Maruf Punya Strategi Prioritas Pembangunan Berbasis Pemberdayaan UMK
Soetrisno Bachir menyebut pasangan Jokowi-Maruf memiliki strategi prioritas pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan UKM.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA,COM - Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir menyebut pasangan Jokowi-Maruf memiliki strategi prioritas pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK).
Karena itu, kalangan UMK perlu mendukungnya agar terpilih kembali untuk satu periode berikutnya, yaitu 2019-2024.
“Jokowi adalah pengusaha yang paham apa itu ekonomi kerakyatan, sedangkan KH. Maruf adalah tokoh ekonomi syariah. Kolaborasi pasangan ini mengerucut pada penguatan kebijakan ekonomi yang berbasis kerakyatan,” ungkap Soetrisno Bachir saat Dialog Ekonomi Kerakyatan dan Launching Koperasi Galang Visi Nusantara di Auditorium FMIPA IPB, Bogor, Minggu (24/3/2019).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan usahawan mikro dan kecil.
Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi diakuinya merumuskan ekonomi kerakyatan melalui suatu program pembangunan yang terintegrasi dari kementerian/badan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Dengan begitu, integrasi ini dapat menaikan keunggulan dari suatu produk barang (goods) dari sejumlah lapangan usaha sehingga mampu bersaing dalam pasar domestik maupun internasional.
“Integrasi ini menciptakan industrialisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi UMK dan meningkatkan daya serap lapangan kerja,” tutur Soetrisno.
• Hari Pertama UNBK, Sejumlah Peserta Didik SMK 27 Jakarta Mengaku Tegang
• Sule Bakal Temui Penyanyi Asal Malaysia Bahas Hal Serius, Naomi Bereaksi: Siapa Itu Baby Shima?
Presiden Jokowi diakui pria Pekalongan berlatar belakang pengusaha ini sudah mengingatkan pentingnya industrialisasi dalam memajukan UMK. Sebab hal ini akan menurunkan ketergantungan Indonesia pada produk barang dan jasa impor.
Lebih jelasnya, kata Soetrisno, pemerintah makin memberdayakan UMK, tetapi tetap mendorong perkembangan usaha menengah dan besar (UMB). Keduanya sudah memiliki bidangnya masing-masing sehingga dapat menciptakan sinergi antar badan usaha.
TONTON JUGA:
Pemberdayaan UMK melalui sejumlah program yang sudah digulirkan seperti penurunan bunga kredit dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% dari sebelumnya 12%, penerbitan sertifikat tanah, pemberian modal untuk mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan pemberdayaan koperasi.
Penurunan suku bunga KUR memperkuat permodalan di kalangan UMK. Sudah bukan rahasia lagi bila kelompok usaha ini sulit mengakses perbankan untuk memperoleh modal usaha. Kalaupun mendapatkannya akan dikenakan suku bunga yang sangat tinggi.
• Pesan Wakil Wali Kota Jakarta Timur untuk Peserta UNBK: Prestasi Penting, Kejujuran yang Utama
• Pembebasan Lahan dan Pengerukan Waduk Surilang Tunggu Pemprov DKI
Akan tetapi, KUR hanya menetapkan suku bunga 7% per tahun dengan persyaratan pun disesuikan kondisi UMK sehingga dapat diakses UMK. Penurunan suku bunga ini meningkatkan jumlah nasabah mencapai 13,3 juta nasabah dengan Non Performing Loan (NPL) dapat dikendalikan pada kisaran 1,2%.
Yang terpenting, kata Soetrisno, salah satu kendala lain bagi UMK untuk mengakses kredit atau pembiayaan pada bank komersial terletak pada jaminan, salah satunya sertifikat tanah. Bank selalu meminta jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, namun kurang dapat dipenuhi karena terkendala jaminan, khususnya sertifikat tanah.
“Kendala suku bunga dan jaminan bank sudah ditangani Presiden Jokowi dan ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan kinerja UMK agar makin berdaya di masa depan,” tutur ketua KEIN ini.
