Jakarta Utara Masuk 10 Besar Wilayah Rawan Konflik Pada Pemilu 2019, Begini Tanggapan Kapolres

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, KOJA - Jakarta Utara masuk ke dalam wilayah rawan konflik jelang Pemilu Serentak 2019 sesuai pemetaan Badan Intelkam Polri.

Wilayah pesisir tersebut termasuk satu dari 10 besar indeks daerah rawan konflik pada Pemilu 2019, begitu pula dengan Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Malahan, Jakarta Utara berada di peringkat kedua wilayah rawan konflik jelang Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menuturkan ada tujuh dimensi parameter yang dianalisa oleh Baintelkam Polri.

Dari tujuh dimensi yang ada dalam prameter tersebut, beberapa yang menjadi penting antara lain menyangkut penyelenggara, kontestan, dan pemilihnya.

"Sehingga itu kemudian menjadikan Jakarta Utara pada level yang di atas walaupun tidak yang paling atas," kata Budhi ketika ditemui di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (1/4/2019) siang.

Hal itu tak serta merta membuat Polres Metro Jakarta Utara dan jajarannya gentar.

Malahan, kata Budhi, indeks tersebut membuat pihaknya mengintrospeksi diri untuk semakin menguatkan pengamanan.

"Kita memberikan waktu kepada kita sendiri, untuk melakukan introspeksi kemudian melakukan pembenahan. Termasuk juga kita menganalisa ulang potensi-potensi kerawanan tersebut," ucapnya.

Budhi menjelaskan, Polres Metro Jakarta Utara akan memperketat pengamanan pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Pihaknya juga berkoordinasi dengan jajaran yang lebih tinggi setelah adanya pemetaan dari Badan Intelkam Polri.

"Kita sudah dibackup pasukan-pasukan baik dari Polda, dari Mabes Polri itu sendiri, termasuk juga dari TNI. Nanti sudah kita tempatkan (anggota) dan sudah di daerah kita. Baik di Rayon Polres, Rayon Polsek, maupun Polsek itu sendiri, termasuk anggota kita yang sudah melekat di TPS-TPS yang ada," imbuh Budhi.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan wilayah DKI Jakarta masuk 10 besar kabupaten/kota yang rawan konflik jelang pemilu.

Adapun DKI Jakarta diwakili oleh Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

• Cerita Dua Siswa yang Mengaku Kesulitan Kerjakan Soal Bahasa Indonesia

• (VIDEO) Koarmada I Gelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019

• Pemindahan Vanessa Angel Dikawal Ketat: Diborgol, Warga Rutan Penasaran,Sidang Tertutup

• Penumpang Keluhkan Pelayanan di Loket Penjualan Tiket MRT

Indeks tersebut tercatat sejak dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019.

"Seluruh kabupaten/kotanya, saat ini pasca-kampanye terbuka, ini ranking satu justru Tangsel, Jakarta Utara, Pidi Raya (Aceh), Banggai, Donggala, Jakarta Barat, Mentawai, Tanah Datar, Jakarta Timur, dan Yogyakarta," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Perihal alasan wilayah DKI Jakarta bisa mendominasi indeks kerawanan pemilu, Dedi menyebut ada tujuh dimensi yang menjadi tolak ukur.

Tolok ukur itu antara lain dimensi penyelenggaraan, konstestasi capres-cawapres, kontestasi caleg, partisipasi masyarakat, gangguan kamtibnas, ambang gangguan, dan gangguan nyata.