Diperlihatkan Angka-angka di War Room BPN, Demokrat: Dari Mana Datanya?

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengaku selama ini tak pernah diundang untuk meninjau war room atau ruang internal rekapitulasi real count BPN Prabowo-Sandi.

Dalam dialog Prime Talk Metro TV pada Selasa (7/5/2019) malam, host Andini Effendi bertanya kepada politikus Demokrat Andi Mallarangeng apakah Demokrat pernah diundang ke war room BPN Prabowo-Sandi.

Andini Effendi bertanya demikian menanggapi cuitan Andi Arief bahwa ada elemen setan gundul membisiki Prabowo soal data sesat dan klaim kemenangan 62 persen.

Sementara berdasar hasil real count KPU RI dari data TPS yang sudah mencapai 70 persen lebih, capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf lah yang unggul bukan Prabowo-Sandi.

"Bang Andi, jadi sudah 70 persen lebih (data masuk, red), enggak pernah diundang gitu Partai Demokrat?" tanya Andini Effendi dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Metrotvnews pada Rabu (8/5/2019).

Sebelum menjawab Andini, Andi Mallarangeng tak mempersoalkan soal angka 62 persen atau lainnya, tapi bagaimana menghitung angka tersebut dan dari mana datanya.

"Kalau tiba-tiba apakah 62 persen atau berapapun bagi kami bagaimana mengitungnya? Dari mana datanya?" tanya Andi Mallarangeng. 

Ia malah menganjurkan BPN menyerahkan data yang dimiliki ke Bawaslu lalu kemudian publik sama-sama melihat data siapa yang benar, milik BPN atau real count KPU.

Andi Mallarangeng lalu buka-bukaan jika Partai Demokrat baru diundang untuk meninjau war room BPN Prabowo-Sandi saat dirinya bertemu jubir BPN Andre Rosiade.

"Baru kemarin ketemu sama Bung Andre. Kemudian baru dikasih tahu, silakan jalan-jalan lihat di war room itu," cerita Andi Mallarangeng soal ajakan Andre Rosiade untuk meninjau war room rekapitulasi.

Di ruangan rekapitulasi internal BPN Prabowo-Sandi, diperlihatkan angka, namun bukan itu yang ingin diketahui Demokrat.

Andi Mallarangeng menjelaskan, Demokrat ingin mencari tahu dari mana dasar angka hasil rekapitulasi internal BPN yang kemudian diklaim bahwa Prabowo menang.

"Sebenarnya yang kami inginkan bukan hanya datang ke sana terus lihat angka-angka dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan adalah supaya jelas, ini loh angka yang ada dan bedanya dengan situng KPU bagaimana," ungkap dia.

Ia beralasan, merujuk Situng KPU RI data suara nasional yang masuk berbasis formulir C1 otentik dari TPS yang tersebar di 34 provinsi dan TPS di luar negeri.

"Situng KPU tuh sudah per TPS, per kecamatan sehingga kita bisa membandingkan dengan melihat ke C1 yang otentik," tambah dia.

Andini Effendi kemudian kembali bertanya apakah Demokrat yang notabene tergabung dalam Koalisi Adil Makmur pernah diajak oleh BPN Prabowo-Sandi untuk mengetahui dasar klaim kemenangan.

"Tapi dari awal, memang dari Partai Demokrat sendiri, sudah pernah diajak atau tidak? Ada enggak anggotanya yang diajak?" kembali Andini Effendi bertanya.

Sebelumnya, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut penghitungan suara versi BPN Prabowo-Sandi melibatkan orang-orang Partai Demokrat.

"Saya sudah mengundang Andi Arief dan juga teman-teman pimpinan Partai Demokrat untuk datang ke BPN silakan saksikan real count yang sedang dan terus dilakukan oleh BPN. Silakan cek war roomnya BPN kepada teman-teman Demokrat."

"Supaya teman-teman Demokrat tahu bahwa kita alhamdulillah sudah 70 persen lebih. Real count TPS sudah kita lakukan dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70 persen lebih. Alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul."

"Harapan kami tentu teman-teman Demokrat bisa melihat langsung, datang langsung menyaksikan langsung bahwa petanya Pak Prabowo masih unggul di C1 kita."

Namun, Andi Mallarangeng menanggapi dan membantah cuplikan ucapan Andre Rosiade di lain kesempatan yang ditayangkan oleh Andini. Ia menegaskan Demokrat belum lama ini baru diajak meninjau war room BPN Prabowo-Sandi.

"Rasanya baru kemarin, karena ketemu langsung dan katanya juga sempat beberapa kawan sudah diajak via telepon," ujarnya.

Andini lalu meminta tanggapan dari peneliti senior SMRC Sirojudin Abbas apakah seluruh partai koalisi harus diberitahu soal basis data yang kemudian dijadikan klaim kemenangan Prabowo.

"Mestinya, sesama anggota koalisi harus kebagian?" tanya Andini Effendi kepada peneliti senior SMRC Sirojudin Abbas.

Menurut Sirojudin Abbas, koordinasi antarkoalisi seharusnya ada dalam hal rekapitulasi internal BPN Prabowo-Sandi.

"Tentu saja iya, harusnya ada memang, mekanisme internal yang memungkinkan saling bisa mengingatkan dan juga saling bisa membantu, koordinasi paling tidak," kata Sirojudin Abbas.

Ia menyebut apa yang dipermasalahkan Andi Arief bukanlah undangan Andre Rosiade untuk meninjau war room, melainkan transparansi data 62 persen yang diterima Prabowo.

"Undangan yang dimaksud Andre tadi itu kan belakangan sebetulnya. Yang dipersoalkan Andi Arief itu dasar klaim 62 persen yang diumumkan Prabowo di awal."

"Saya kira ini serius dari mana itu? Jangan-jangan tadi dasarnya itu tidak kuat, karena dasarnya dari informasi yang tidak random, hanya dari satu kelompok pendukungnya saja," kata dia.

Menurut Sirajudin Abas, mungkin saja data 62 persen itu memang ada, namun sampel yang diambil tak mewakili populasi TPS.

"Oleh karena itu saya kira yang klaim 62 persen diklarifikasi dulu dalam konteks apa, baru berikutnya dibahas lagi, hingga proses scientificnya," jelas Sirojudin Abbas.

Di awal diskusi Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengakui pernyataan klaim Prabowo soal angka 62 persen berasal dari kontribusi relawan-relawan, infrastruktur partai, ada juga yang dari aplikasi Android.

"Jadi memang masih sangat terlalu dini angka-angka tersebut. Sama seperti terlalu dininya angka yang disampaikan lembaga-lembaga survei pada quick count uang ditayangkan di media elektronik," ungkap Ferry.

Lalu Ferry menjelaskan jika BPN sudah membawa data-data perbedaan hasil real count internal dengan apa yang ada di Situng KPU ke Bawaslu RI, termasuk pelanggaran ke DKPP.

Soal pernyataan Ferry menyamakan angka 62 persen yang diklaim oleh Prabowo sama seperti angka yang disampaikan lembaga-lembaga survei dalam hasil quick count ditepis Sirojudin Abbas.

"Saya tidak setuju dengan pernyataan dari Mas Ferry tadi bahwa klaim 62 persen dasarnya kiriman data dari relawan, dari Android, sama seperti quick count," ujar Sirojudin Abbas.

Menurut dia, basis angka 62 persen yang diklaim Prabowo berbeda sama sekali dengan angka hitung cepat yang diperlihatkan lembaga survei.

Ia menjelaskan angka hasil hitung cepat memakai metodologi dan secara scientifik dapat diuji.

Sirojudin Abbas lalu meminta BPN, jika benar angka 62 persen yang diklaim Prabowo sama seperti perhitungan hasil quick count lembaga survei, seharusnya bisa membuktikan ada metodologi.

Selain itu harus ada sampling frame yang bisa dipertanggungjawabkan secara scientifik seperti quick count.

Sementara itu lembaga survei malah sudah lebih dulu membuktikan dan menguji secara scientific dengan membuka ke publik soal basis data untuk menghilangkan kecurigaan dasar quick count itu seperti apa.

"Kalau disamakan dengan klaim Prabowo 62 persen seperti tu saya kira saya enggak setuju. Itu beda sama sekali," tegas Sirojudin Abbas.

Ini videonya:

BPN Tidak Akan Meminta-minta Demokrat Bertahan dalam Koalisi

Jubir BPN Andre Rosiade mengkritik pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean terkait sinyal Partai Demokrat meninggalkan Koalisi Adil Makmur yang disampaikan di media sosial.

Andre Rosiade menyatakan sebaiknya menyampaikan kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur dalam forum internal.

"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal. bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial, kalau mau bicara, bicara di forum internal gitu," kata Andre saat dihubungi kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antar partai dan semangat perjuangan dan BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Andre juga mengatakan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke Jokowi maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," tegasnya.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga bakal berakhir jika Jokowi-Ma'ruf dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand ]di Kantor KPU, Senin (6/5/2019).

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan pilpres berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap.

Kemenangan Prabowo Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Namun tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand. (TribunnewsBogor.com/TribunJakarta,com)