Adian Napitupulu Tak Setuju soal Tim Asistensi Hukum untuk Kaji Ucapan Para Tokoh, Ini Alasannya
Ia menganggap tim tersebut tidak diperlukan, karena menurutnya sudah ada mekanisme dan perangkat hukum yang bisa digunakan.
lihat foto
6. Prof Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur;
7. Prof Dr Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
8. Prof Dr Bintan R Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH;
9. Prof Dr Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Dr Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara;
11. Dr Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta;
12. Dr Teguh Samudera, Praktisi Hukum;
13. Dr Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi;
14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam;
16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam;
17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri;
18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo;
19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI;
20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri;
