BPN Gugat ke MK, Sandiaga Uno: Masyarakat Indonesia Semangat Tentukan Nasibnya Sendiri

TRIBUNJAKARTA.COM - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya dan Prabowo Subianto akan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya memperjuangkan suara rakyat yang sudah ditujukan kepada mereka di Pemilu 2019.

Menurut Sandiaga Uno, masyarakat Indonesia bersemangat untuk tentukan nasibnya sendiri. 

“Masyarakat Indonesia sangat bersemangat untuk menentukan nasibnya sendiri, mereka ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari, memperbaiki ekonomi negara, dan memperbanyak peluang untuk anak-anak bangsa Indonesia,” tegasnya.

“Kesempatan rakyat untuk menentukan nasib sendiri ini lah yang harus kita jamin melalui proses demokrasi, proses Pemilu yang jujur dan adil,” pungkasnya.

Sandiaga Uno mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah menunjuk adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab tim hukum yang mengajukan gugatan ke MK.

• Jokowi Mengaku Sejak Lama Ingin Bertemu Prabowo, BPN: Kalau Serius Jangan Main Gimmick Lagi

• BPN Gugat ke MK, Prabowo Tuai Pujian dari Yunarto Wijaya: Tanpanya Mungkin Tak Ada Ahok

Sementara mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto ditunjuk sebagai ketua tim hukum tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno juga menuturkan sulit untuk menyebut bahwa Pemilu di Indonesia sudah berjalan baik, jujur, dan adil.

Sandiaga Uno menegaskan, usai gelaran Pemilu 2019 perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait peraturan dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

“Sulit untuk mengatakan bahwa Pemilu di Indonesia sudah berjalan baik, jujur, dan adil. Menurut Prabowo-Sandi perlu evaluasi mendalam terhadap Pemilu mulai dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan stakeholder, dan aspek lainnya,” tegas Sandiaga saat menyampaikan konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/5/2019).

• Raffi Ahmad Bakal Nikahi Ria Ricis Jadi Istri Kedua, Nagita Slavina Menangis Hingga Ingin Pulang

• Foto Peluru Tajam dari Mobil Brimob di Aksi 22 Mei Viral, Polisi: Itu Dipakai Peleton Anti Anarkis

Sandiaga Uno mengaku mendapat laporan dari masyarakat dan relawan di daerah bahwa telah banyak terjadi praktik kecurangan di Pemilu 2019.

Kata Jimly Asshiddiqie

 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapan terkait sikap BPN Prabowo-Sandi yang akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke jalur hukum.

Jimly Asshidqie menyatakan hal tersebut saat menjadi narasumber di program acara Breaking News yang dilansir TribunJakarta.com dari kanal YouTube Metro Tv News.

Awal perbincangan, pembawa acara menanyakan pendapat Jimly Asshidqie terkait adanya ketidakpercayaan beberapa masyarakat kepada MK dan kekecewaan yang dilampiaskan ke jalan.

"Prof situasi dilapangan saat ini ada ketidakpercayaan kepada MK lalu ada juga kekecewaan yang dilampiaskan ke jalan. Bagaimana anda melihat ini sebagai ketua MK?" tanya pembawa acara.

Jimly Asshiddqie menuturkan, proses penyelesaian Pemilu 2019 masih panjang hingga Oktober mendatang.

"Jadi kita harus melihat hanya ada dua kubu sehingga seolah-olah kita terbelah. Nah jumlah yang mendukung paslon 01 sekitar 85 juta, paslon 02 pendukungnya berjumlah 68 juta."

"Jumlah 68 juta itu banyak sekali, artinya dibandingkan dengan penduduk Malaysia, Singapura dan Brunei itu jadi dua kali lipat. Jadi ini merupakan sesuatu yang tak mudah," ucap Jimly Asshiddiqie.

• Soal Kericuhan di Petamburan & Tanah Abang, Moeldoko: Ada Upaya Sistematis dari Kelompok Tertentu

• Temui Jokowi di Istana Bogor, AHY Mengaku Bangga Prabowo Ingin Tempuh Jalur Konstitusi

Jimly Asshiddiqie menyatakan, masyarakat perlu hati-hati dengan hasil pilpres 2019 kali ini yang menunjukkan gejala tak sehat.

"Jadi culture divide, pembelahannya itu etnisitas dan agama harus dikelola dengan baik. Jangan diledek pihak yang kalah dan pemenang juga jadi terhormat," tutur Jimly Asshidiqie.

Ia mengaku bersyukur dengan perubahan sikap BPN Prabowo-Sandi yang ingin menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan kecurangan ke MK.

"Kita harus hargai sikap mereka. Kenapa harus ke MK? karena sudah diatur berdasarkan UU sehingga tak bisa hanya mengunggat dengan turun ke jalan.

Sebanyak-banyaknya orang yang turun di jalan tak mungkin tak lebih banyak dari yang menyatakan sikap untuk menginginkan 2 periode," ungkap Jimly Asshiddiqie.

• BPN Ajukan Gugatan Pilpres ke MK, Andi Mallarangeng: Tantangan Berat Harus Membalikkan 9 Juta Data

• Andre Rosiade Himbau Aksi 22 Mei Tak Anarkis & Kondusif, TKN Sebut Pilpres 2019 Ujian Bagi Politisi

Jimly Asshiddiqie menghimbau kepada warga yang turun ke jalan untuk segera kembali ke rumah dan menyerahkan proses gugatan pemilu 2019 ke BPN dan TKN.

"Seharusnya selesaikan di ruang sidang, jangan turun ke jalan. Serahkan mekanisme yang ada ke BPN dan TKN," imbuh Jimly Asshiddiqie.

Kendati demikian, Jimly Asshiddiqie menekankan agar pintu harapan pencarian kebenaran jangan ditutup.

• Keraguan Nia Ramadhani Soal Keaslian Cincin Berlian Hotman Paris, Istri Ardi Bakrie: Ini Mainan?

• Goda Nia Ramadhani Siap Beri Lamborghini Andai Jadi Gebetan, Hotman Paris: Duit Gak Ada Artinya

"Pintu harapan akan pencarian kebenaran dan keadilan jangan ditutup secara teknis hukum dan psikologis. Jadi jangan ditakut-takutin.

Di MK itu proses menyalurkan kanal kekecewaan, kejengkelan yang dipindahkan dari jalanan. Jangan main-main dengan MK, bisa saja sudah diputuskan menang oleh KPU tetapi diputuskan kalah MK apabila terbukti," tutur Jimly Asshiddiqie.

Ia menekankan, saat ini negeri Indonesia berurusan dengan emosi sejumlah massa sehingga harus dikelola proses pelembagaan demokrasi.

Sebelumnya, meski tak lugas menyatakan akan membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, akan memperjuangkan pemilu sesuai hukum dan konstitusi.

"Saya kira itu bisa menjadi pegangan sikap kita ke depan hukum dan upaya konsitusional lainnya itu akan kami laksanakan untuk membuktijan kebenaran kita sungguh-sungguh benar-benar menjunjungi tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi," ungkap Prabowo saat konfrensi pers di kediamannya, Kartanegara, Jakarta Selatan, Selasa siang (21/5/2019).

KPU diketahui pada Selasa dini hari, mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres 2019, yang menunjukkan pasangan calon nomor urut 01Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara sah atau 55,5 persen.

Sementara, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 02 hanya meraih 68.650.239 suara sah atau 44,5 persen.

Hasil tersebut diumumkan oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

(TribunJakarta/Kurniawati Hasjanah)

Simak videonya: