Pemkot Tangerang kembali Raih WTP yang ke-12 Berturut-turut
"Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh kabupaten/kota atas kerja kerasnya," kata Hari.
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda
TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut untuk yang ke-dua belas kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah bersama Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, Rabu (22/05/2019).
"Buat kita yang terpenting bukan hitungan jumlah, tapi saya atas nama Pemerintah Kota Tangerang mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat yang terus mendorong kita untuk membangun akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah," jelas Arief dalam keterangannya, Jumat (24/5/2019)
Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang diraih Pemkot Tangerang, juga tidak lepas dari kerja keras dari seluruh pegawai yang telah melaksanakan laporan keuangan dengan baik.
• Dua Tahun Raih Opini WTP, Gubernur Anies Ingin Jadi Hal Yang Normal untuk Pemprov DKI
"Semoga dengan pemberian opini WTP dari BPK RI menambah semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Tangerang," ujar Arief.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Hari Wiwoho menerangkan, Penghargaan Opini WTP merupakan hasil kinerja aparatur dari pemerintah kabupaten/kota yang maupun menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh kabupaten/kota atas kerja kerasnya," kata Hari.
Hari menambahkan, kendati telah menerima Opini WTP, diharapkan seluruh pejabat dan aparatur di pemerintahan kota/kabupaten se-Provinsi Banten dapat terus memperbaiki hal-hal kecil yang masih menjadi catatan, demi terwujudnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
