Lebaran 2019

Masuk Hari Pertama Usai Libur Lebaran, 3 Persen PNS Kabupaten Tangerang Tidak Masuk

Pada hari pertama kerja pun Puspemkab Tangerang diwarnai dengan Halal Bihalal dan sidak oleh Zaki di sejumlah Dinas Pelayanan.

Masuk Hari Pertama Usai Libur Lebaran, 3 Persen PNS Kabupaten Tangerang Tidak Masuk
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat melakukan inspeksi dadakan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di hari pertama kerja, Senin (10/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TIGARAKSA - Tiga Persen dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Kabupaten Tangerang tidak masuk kerja di hari pertama pada Senin (10/6/2019).

Hal tersebut dikatakan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan, di Gedung Usaha Daerah Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

"Presentase kehadiran ASN Pemkab Tangerang mencapai 97 persen. Makanya, saya minta untuk dilakukan pengecekan untuk yang belum hadir apakah yang bersangkutan ini masih perjalanan mudik atau ada hal lain. Kita juga minta adanya inventarisir pegawai yang izin karena sakit," kata Zaki.

Pada hari pertama kerja pun Puspemkab Tangerang diwarnai dengan Halal Bihalal dan sidak oleh Zaki di sejumlah Dinas Pelayanan.

Zaki mengatakan, dalam semangat baru dan motivasi baru setelah lebaran dan libur panjang ini seharusnya meningkatkan semangat kerja untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Zaki juga mengingatkan kepada semua pegawai apabila hari ini tidak masuk akan menerima teguran dan sanksi.

"Untuk pelayanan hari ini harus sudah bersiap memberikan pelayanan baik optimal dan maksimal kepada masyarakat, dan alhamdulillah di hari pertama kerja setelah libur panjang semua sudah berjalan lancar dan normal tudak ada hambatan, jadi masyarakat sudah bisa mengakses pelayanan," terang Zaki.

Sementara, Surya Wijaya selaku kepala BKPSDM mengatakan, pegawai yang ditemukan tidak hadir tanpa keterangan atau masih dalam perjalanan mudik akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.

"Sanksinya tentu harus sudah tahu karena dari awal sudah tertulis. Mulai dari pemotongan tunjangan harian hijgga sanksi terberat pemecatan," tegasnya.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved