Gerakkan Massa ke MK, Abdullah Hehamahua Mengaku Tak Dukung Salah Satu Paslon

Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menjadi koordinator aksi massa mengawal sidang perdana gugatan Pilpres atau PHPU di Gedung MK.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Koordinator aksi Abdullah Hehamahua saat berpidato di depan aksi massa saat sidang perdana PHPU dj Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menjadi koordinator aksi massa mengawal sidang perdana gugatan Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, aksi ini merupakan aksi damai sebagai bentuk dukungan moral kepada MK demi menguak sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 lalu.

"MK tidak perlu takut, mereka independen, mereka berani memgambil keputusan demi kemanusiaan, demi keadilan, demi kedaukatan NKRI sesuai fakta yang ada," ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini juga mengaku tidak mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Presiden.

"Kami turun ke jalan bukan untuk mendukung pasangan calon siapapun, melainkan mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tupoksinya secara profesional," ujarnya.

Massa aksi dari mengenakan rompi kuning menyebut datang dari Tegal, Jawa Tengah dan sedang berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, pada pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6/2019).
Massa aksi dari mengenakan rompi kuning menyebut datang dari Tegal, Jawa Tengah dan sedang berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, pada pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6/2019). (TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat)

Ia pun berharap, MK dapat bersikap adil dalam menentukan gugatan atas hasil pemilihan Presiden yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami harap MK bersikap adil, berdasarkan data-data yang ada. Jadi kalau ada kecurangan dan manipulasi ya harus diselesaikan," kata Abdullah.

Bahkan, ia menyebut, dalam demokrasi hakim merupakan wakil Tuhan di dunia yang dilantik menggunakan ayat-ayat Alquran.

"Kami ingin ketuk hati Ketua MK yang menggunakan ayat-ayat Alquran saat pelantikan supaya dilaksanakan," ucapnya.

"Kalau tidak, murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan," tambahnya.

Beri Dukungan ke MK

Mantan Penasihan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyebut, saat ini Indonesia darurat penegakan hukum.

Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan tebang pilih dan berat sebelah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved