Pilpres 2019

Sebut Indonesia Darurat Penegakan Hukum, Abdullah Hehamahua Gerakkan Massa Beri Dukungan ke MK

Ia mencontohkan, untuk kasus teror, seperti bom, pihak kepolisian akan dengan sangat mudah segara menangkap pelaku.

Sebut Indonesia Darurat Penegakan Hukum, Abdullah Hehamahua Gerakkan Massa Beri Dukungan ke MK
ISTIMEWA
Abdullah Hehamahua bersama massa aksi yang berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, pada pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Mantan penasihat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyebut, saat ini Indonesia darurat penegakan hukum.

Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia saat ini terkesan tebang pilih dan berat sebelah.

"Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, misal darurat korupsi, darurat narkoba, dan di Indonesia penegakan hukum yang paling parah," ucapnya, Jumat (14/6/2019).

Ia mencontohkan, untuk kasus teror, seperti bom, pihak kepolisian akan dengan sangat mudah segara menangkap pelaku.

Sedangkan, sampai saat ini pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum juga terungkap.

Abdullah Hehamahua Klaim 2.000 Massa Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

"Kalau ada Bom molotov pagi, sore ditangkap pelakunya. Tapi (kasus) Novel Baswedan sudah dua tahun lebih tidak diketahui siapa tersangka," ujarnya.

Ia pun menyinggung dugaan kematian ratusan petugas KPPS yang meninggal dalam waktu relatif dekat.

Menurutnya, seharusnya pemerintah langsung melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian mereka.

Abdullah Hehamahua Klaim 2 Ribu Orang Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

"Ada ibu negara yang meninggal, semua televisi pagi, siang, sore, dan malam memberitakan. Sedangkan, 700 orang lebih KPPS meninggal dalam waktu relatif sama tidak ada pemberitaan berita duka dari kelapa negara," kata Abdullah.

"Bahkan, Menteri Kesehatan melarang untuk otopsi," tambahnya.

Untuk itulah, ia berinisiatif menjadi penggerak massa guna memberikan dukungan moral kepada Mahkamah Konstitusi (MK) demi penegakan hukum yang adil.

Mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini pun menyebut hakim sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga harus bersikap adil dalam mengambil keputusan sesuai fakta yang ada.

"Kami ingin ketuk hati Ketua MK yang menggunakan ayat Alquran saat pidato pelantikan supaya dilaksanakan," ucapnya.

"Bila tidak, murka Allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak melaksanakan," tambahnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved