Pilpres 2019
Permohonan Sengketa Pilpres Dinilai Tak Ada yang Baru, BPN: Fenomena Kebenaran Harus Ditunjukkan
Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai permohonan BPN Prabowo-Sandi nyaris tak ada yang baru di sengketa pilpres 2019.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
lihat foto
"Kita lihat sebuah proses yang sebetulnya untuk menjaga semangat marwah demokrasi agar menjadi baik dan jujur," beber Djamaluddin.
9 Hakim Konstitusi Penentu Akhir Sengketa Pilpres
Persidangan perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 digelar pada Jumat (14/6/2019) kemarin di Mahkmaah Konstitusi (MK).
Hasil akhir sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut kini berada di tangan 9 Hakim Konstitusi.
Putusan yang akan dibacakan pada 28 Juni 2019, akan menentukan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun mendatang.
Berikut profil 9 hakim yang akan menangani perkara PHPU berdasarkan laporan Kompas.com:
1. Anwar Usman
Anwar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Pria yang lahir pada 31 Desember 1956 ini mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, pada 1984.
Anwar kemudian memeroleh gelar S-2 Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta, pada 2001.
Setelah itu, pada 2010, Anwar menempuh gelar S-3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Pria yang mencintai seni peran dan teater ini pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003.
Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006.
Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.
2. Aswanto
Hakim Aswanto merupakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin ini mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 1986.
