Moeldoko Singgung Sejumlah Kelompok Tak Suka Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sejumlah kelompok yang tidak ingin calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertemu menggelar rekonsiliasi sudah terpetakan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelompok tersebut nekat turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).

Moeldoko mensinyalir proses rekonsiliasi kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu.

"Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI ini mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi dua kubu ini.

Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.

"Kami sudah tahu siapa-siapa saja, kelompok mana saja. Sudah kami petakan dan mappping semua. Kami juga mewaspadai apabila terjadi sesuatu pada 27 atau mungkin setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada," ‎ungkap Moeldoko.

Ia menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan baik dan kondusif saat keputusan esok.

‎"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.

Tidak harus ada pembagian kekuasaan

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam menjalin rekonsiliasi tidak harus ada pembagian kekuasaan (power sharing).

Menurut juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga ini, rekonsiliasi dijalin bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok melainkan untuk kepentingan bangsa.

"Enggak mesti ya karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol tapi kepentingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut maka engga akan selesai," kata Saleh di kompleks Parlemen DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut Saleh, dalam menjalin rekonsiliasi tidak berarti harus mengakomodir semua partai masuk ke dalam pemerintahan.

Dalam negara demokrasi harus tetap ada oposisi yang mengawasi pemerintahan.

"Dan harus dijaga kunci oposisi yang konstruktif, karena tanpa itu maka terlalu kuat pemerintahan, karena engga ada yang koreksi sama sekali dan sampaikan sesuatu yang berbeda, itu sangat tidak tepat," katanya.