MK Tolak Dalil Permohonan Paslon 02 soal Ketidaknetralan Aparat TNI-Polri

MK juga menolak dalil Prabowo-Sandi terkait adanya dugaan aparat kepolisian membentuk tim buzzer serta mendata kekuatan calon presiden.

MK Tolak Dalil Permohonan Paslon 02 soal Ketidaknetralan Aparat TNI-Polri
Kompas.com/Kristianto Purnomo
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak dalil permohonan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga soal ketidaknetralan aparat TNI-Polri.

Dalam salah satu dalilnya, paslon 02 sebagai pemohon mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang meminta TNI-Polri menyosialisasikan program pemerintah.

MK menilai imbauan Jokowi itu wajar.

"MK tak menemukan bukti yang didalilkan pemohon terkait ketidaknetralan TNI-Polri. Imbauan Presiden untuk mensosialisasikan program pemerintah adalah hal wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara," kata Hakim Aswanto saat membaca putusan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

MK mengaku sudah mengecek alat bukti yang diajukan pemohon. Tak ada ajakan dari Jokowi kepada TNI-Polri untuk mengampanyekan calon tertentu.

MK Sebut Dalil Pemohon soal Politik Uang dengan Menaikkan Gaji PNS, TNI, dan Polri Tak Beralasan

Selain itu, MK juga menolak dalil Prabowo-Sandi terkait adanya dugaan aparat kepolisian membentuk tim buzzer serta mendata kekuatan calon presiden.

Sebab, bukti dari dalil itu hanya berdasarkan pemberitaan di media online dan media sosial.

"Bukti itu tak menunjukkan peristiwa itu terjadi," kata Aswanto.
Hingga pukul 15.20 WIB, hakim MK masih membacakan putusan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MK: Wajar Presiden Imbau TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah"

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved