Breaking News:

Pilpres 2019

Prabowo Minta Pendukung Tak Turun ke MK, Dahnil Anzar: Berharap Tak Ada Demo Besar

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, timnya mempercayakan hasil sepenuhnya kepada MK.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Melalui juru bicaranya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyarankan agar para pendukungnya tak perlu mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, timnya mempercayakan hasil sepenuhnya kepada sidang di MK.

Sidang pembacaan putusan sengketa pilpres akan digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK, Jakarta Pusat, pukul 12.30 WIB.

"Disampaikan Pak Prabowo, kita percayakan sepenuhnya kepada persidangan di MK. Massa disarankan tidak perlu berkumpul di sekitar MK," ujar Dahnil saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Namun, lanjut Dahnil, pihaknya tak dapat melarang jika ada massa yang berkumpul di sekitar MK.

Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menggelar aksi atau unjuk rasa.

"Kalau kemudian masih ada yang kumpul-kumpul, itu bukan hak kami untuk melakukan larangan. Kami juga menghormati hak konstitusional saudara-saudara yang memutuskan melakukan acara di sana," kata Dahnil.

Prabowo-Sandiaga rencananya tidak akan hadir saat sidang pembacaan putusan hasil sengketa pilpres di MK.

Dahnil mengatakan, Prabowo-Sandiaga memercayakan proses persidangan tim hukum yang diketuai oleh Bambang Widjojanto.

Alasan lain, Prabowo tidak menginginkan adanya massa pendukung yang ikut hadir atau menggelar aksi di sekitar MK saat pembacaan putusan sengketa.

"Kami kan juga membantu semua pihak ya, yang berharap tidak ada demonstrasi besar. Oleh karena itu, Pak Prabowo memutuskan salah satunya selain memercayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum juga menghindari ada akumulasi massa yang besar karena kehadiran Pak Prabowo di MK," ujar Dahnil.

Sebelumnya, MK mempercepat jadwal sidang pleno pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Awalnya, sidang pembacaan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019).

Namun, berdasarkan rapat majelis hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6/2019).

MK sendiri telah selesai menggelar pemeriksaan perkara hasil pilpres melalui persidangan.

Sidang digelar sebanyak lima kali, dengan agenda pembacaan dalil pemohon, pembacaan dalil termohon dan pihak terkait, pemeriksaan saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait.

Tak ada daya tarik

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan rencana 'Halalbihalal' Persaudaran Alumni 212 (PA 212) dalam mengawal putusan MK dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak akan memiliki daya tarik bagi masyarakat.

Ia menilai, aksi tersebut lebih mirip pemaksaan kehendak secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).

"Hemat saya aksi ini sudah lewat momentum dan tidak memiliki magnet lagi bagi masyarakat yang sudah makin paham dan makin cerdas melihat fakta," jelas Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Irma juga mengkritik soal strategi yang digunakan massa aksi 'PA 212' dalam menggiring opini masyarakat dengan membungkus nuansa keagamaan.

Namun, Irma menyebut, masyarakat sudah mengetahui niat dibalik aksi tersebut.

Ia lalu mencontohkan bagaimana demonstrasi yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu.

"Momentum seperti saat pilkada DKI sudah lewat, rakyat sadar, apa lagi masyarakat Jakarta yang sudah bisa membedakan bagaiman kondisi kemarin dan saat ini," ungkap Irma.

"Metode membenturkan rakyat dengan pemerintah melalui SARA seperti pilkada DKI sudah basi, selain aparat sudah tidal bisa lagi dikelabui, rakyat juga sudah tau motif oknum-oknum tersebut," tambahnya.

Prediksi Moeldoko

Pemerintah sudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Kelompok-kelompok ini bakal turun ke jalan, melakukan aksi.

Lantas apakah saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 besok di MK bakal panas ?

Menjawab itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merasa situasi besok tidak terlalu "panas" meski ada massa yang turun ke jalan.

Kalaupun terjadi sesuatu yang menganggu kamtibnas, diungkap Moeldoko, TNI dan Polri siap mengamankan.

"‎Mudah-mudahan enggak panas, sepertinya enggak. Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (kelompok yang turun ke jalan) tidak terlalu banyak, tapi kami tetap waspadai," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI menuturkan pihaknya memperkirakan besok ada 2500-3000an ‎orang yang turun ke jalan mengawal putusan MK.

"Besok ada pengerahan masa 2500-3000an, tapi ya tidak terlalu besar juga," imbuhnya.

Bakal berhadapan dengan hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan kelompok-kelompok yang masih ingin melawan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok dipastikan bakal berhadapan dengan hukum.

"Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019)‎.

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai.

Masyarakat Indonesia pun ‎ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Sarankan Massa Tidak Berkumpul di Sekitar Gedung MK,

Editor: Muji Lestari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved