Pembubaran Koalisi 02 Dinilai Jadi Sinyal Partai Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi
Adi Prayitno mengatakan, bubarnya koalisi 02 merupakan sinyal bahwa partai-partai pengusung Prabowo-Sandi cenderung ingin merapat ke kubu Joko Widodo.
TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, bubarnya koalisi 02 merupakan sinyal bahwa partai-partai pengusung Prabowo-Sandi cenderung ingin merapat ke kubu Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, tidak menutup kemungkinan, partai pimpinan Prabowo, Gerindra, punya keinginan yang sama.
"Itu artinya koalisi Prabowo sudah tak lagi menjadi oposisi berbeda dengan 2014 lalu di mana Prabowo mengkonsolidasi partai pengusungnya untuk tetap berada di luar kekuasaan," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/7/2019).
Adi menilai, pembubaran koalisi 02 yang begitu cepat mengindikasikan bahwa Gerindra sudah bosan menjadi oposisi.
Apalagi, pada saat bersamaan, Prabowo tak pernah punya masalah pribadi dengan Jokowi.
"Ini modal politik penting bagi merapatnya Gerindra ke Jokowi," ujar Adi.
• Perampok yang Tewaskan Purnawirawan TNI di Depok Berhasil Ditangkap di Sukabumi
• Investigasi Dindikbud Tangsel Terhadap SDN Pondok Pucung 2 Belum Membuahkan Hasil Maksimal
Namun demikian, kata Adi, internal Gerindra terbelah suasana hatinya antara ingin merapat ke Jokowi atau tetap menjadi oposisi.
"Fifty fifty kemungkinannya," ujar dia.
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Bahas Peluang PAN Gabung Pemerintah, Faldo Maldini: Kalau Tidak Diajak Kita Juga Gak Kepedean Kok
Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini menyebut partainya akan menentukan sikap politiknya melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Hal itu disampaikan Faldo Maldini saat menjadi narasumber proram Primetime News Metro Tv.
Faldo Maldini tak menampik jika di dalam internal PAN ada yang menyuarakan untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi.
Namun, kata dia, ada pula yang justru menyuarakan tetap bertahana menjadi opisisi.
• Sosok Purnawirawan TNI AL yang Tewas di Depok di Mata Tetangga
• Kuota Jalur Non Zonasi Tahap 1 di SMAN 2 Jakarta Tambah Satu Kursi
"Yang jelas Partai Amanat Nasional akan memutuskan sikapnya pasca Rakernas. Di dalam ada yang bilang ayo kita bergabung ke yang menang saja, tapi tidak sedikit juga yang bilang ayo kita tetap bertahan di luar, biasanya memang diputuskan di Rakernas," ujar Faldo Maldini.
Terlepas dari itu, Faldo Maldini mengaku siap bila PAN harus menjadi oposisi.
"Ya kita siap, kita kan punya angka 6,8 persenan, kita juga tahu diri lah, kita bersyukur juga. Tapi yang tidak kalah lebih penting adalah bagaimana caranya kita bisa ngasih kontribusi terbaik, yang paling penting kita akan memilih langkah yang sesuai konkstituen kita," terangnya.
"Kami tidak mudah gabung ke Pak Jokowi, karena belum tentu di sana mau, kalau pun di sana mau belum tentu kita juga mau, apalagi kita juga cukup kritis, kita punya value kita selalu ngomongin ekonomi, kita selalu ngomong beberapa masukan-masukan," tambahnya.
• Cetak Wirausahawan Muda, PB PMII Gelar Sekolah Miliarder
• Ibunda Serda Ilham Terus Pantau Kabar Helikopter TNI AD Hilang Kontak di Papua
Hal yang pasti, kata Faldo Maldini, PAN akan tetap berjalan sebagai sebuah partai politik kalau pun tidak bergabung dengan partai pendukung pemerintah.
"Kita akan terus berjalan sebagai sebuah partai. Kalau tidak diajak kita juga gak kepedean kok sebenarnya," jelas Faldo Maldini.
Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat pun hingga saat ini belum menentukan arah politik pasca pembubaran partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Hal itu dibenarkan Politikus Demokrat, Jansen Sitindaon.

Jansen Sitindaon mengatakan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat belum memutuskan apakah akan bergabung dengan partai pendukung Jokowi-Maruf Amin atau tidak.
"Sampai saat ini belum diputuskan apakah kita akan masuk ke dalam ring atau tetap di luar ring," ujar Jansen Sitindaon seperti dilansir dari YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (29/6/2019).
"Tidak sulit kok ditebak," tambahnya.
• Pemkab Kepulauan Seribu Siapkan Sejumlah Atraksi untuk Jakarnaval
• Kondisi Terbaru Risma: Alat di Badan Sudah Dilepas Kecuali Infus, Bisa Gerakkan Kaki dan Tangan
Namun, Jansen Sitindaon memastikan jika kader Partai Demokrat siap menerima apa pun keputusan nanti.
Sebab, lanjutnya, Partai Demokrat memiliki pengalaman yang cukup jika memang akan bergabung mau pun menjadi opisisi.
"Kalau kita di luar kita toh lima tahun ini sudah di luar, jika pun di dalam pasti Partai Demokrat ini berbeda dengan partai lain, kalau partai lain, di dalam ga tau mau ngapain, kalau kita pernah 10 tahun di dalam," jelasnya.
Jansen Sitindaon juga memastikan bila nantinya SBY memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi, maka kontribusi Partai Demokrat akan berbeda.
"Kalau misalnya nanti Pak SBY memutuskan demokrat masuk, dan Pak Jokowi misalnya buka diri, buka hati untuk merangkul kita, pasti berbeda kontribusinya dengan partai-partai lain. Karena partai berpengalaman," terangnya.
"Apa pun keputusan beliau, saya sebagai pasukan di bawah ikut sepenuhnya," tambahnya.