Yenny Wahid Sentil Pemerintah, Tunjangan Rumah DPR Sampai Rp50 Juta Padahal Rakyat Sedang Menjerit

Yenny Wahid Sentil Pemerintah, Tunjangan Rumah DPR Sampai Rp50 Juta Padahal Rakyat Menjerit

TRIBUNJAKARTA.COM
SINDIR PEMERINTAH - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menyentil pemerintah soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jumat (22/8/2025). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menyentil pemerintah soal pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Bahkan, ia berkelakar ingin menjadi juragan kos-kosan untuk bisa memperoleh keuntungan.

“Aduh Rp3 juta sehari buat kos-kosan, saya juga mau jadi pengusaha kos-kosan. Kalau bisa nyewain Rp3 juta per hari,” ucapnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Yenny pun meminta para pejabat untuk menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada periode Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau meningkat 83 ribu orang dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Belum lagi angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 yang berada di angka 8,47 persen yang berarti 23,85 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Saya mengimbau semua pejabat untuk menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit,” ujarnya.

Ia pun menyarankan supaya pemerintah lebih mengutamakan program-program yang bisa dirasakan masyarakat luas.

Seperti penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar atau di bawah Rp650 juta untuk hunian apartemen.

“Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan primer. Jadi, fasilitas-fasilitas pejabat yuk kita kurangi,” tuturnya.

Pemerintah pun bisa juga memberikan fasilitas kredit UMKM untuk menjalankan ekonomi kerakyatan.

“Sehingga betul-betul uang pajak rakyat itu dipakai untuk kebutuhan rakyat, misalnya subsidi KM yang jauh lebih penting dilakukan,” kata Yenny.

“Jadi uang rakyat itu betul-betul untuk program yang meringankan rakyat, jangan malah fasilitas pejabat menjadi beban untuk rakyat,” sambungnya.

Minta Pemerintah Optimalkan Rumah Dinas DPR RI

Yenny pun turut mendesak pemerintah pusat mengoptimalkan rumah dinas DPR RI yang tersebar di sejumlah wilayah di Jakarta.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved