Pesan Amien Rais untuk Prabowo Setelah Bertemu Jokowi: Rekonsiliasi Lucu Kalau Bagi-bagi Kursi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo di MRT Jakarta merupakan pertemuan pertama pasca-Pilpres 2019, Sabtu (13/7/2019).

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang tidak tahu menahu perihal tersebut menyebut Prabowo nyelonong bertemu dengan Jokowi.

Amien Rais mengaku tidak mengetahui pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ia mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak meminta izin kepadanya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" kata Amien di kediamannya, Yogyakarta pada Sabtu.

Amien mengakui Prabowo sempat mengirimkan surat kepada dirinya. Surat tersebut dikirimkan ke kediamannya di Gandaria, Jakarta Selatan, sehingga ia belum mengetahui apa isinya.

Ia menduga surat itu berkaitan dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo.

"Saya diberitahu ajudan, itu Pak Prabowo mengirimkan surat amplop tertutup sepertinya agak tebal. Suratnya ada di Gandaria, sementara ajudan saya ada di Pondok Bambu," ucap Amien.

Amien berjanji, akan memberikan komentar mengenai pertemuan Jokowi dan Prabowo setelah membaca surat itu serta bertatap muka langsung dengan Prabowo.

Ia juga enggan berkomentar saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini membahas rekonsiliasi.

"Mengenai ini, saya harus hati-hati. Karena saya termasuk sangat dekat dengan Mas Prabowo. Jadi, sebelum saya memberikan komentar apapun nanti, saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi dan lain-lain," lanjut Amien.

Prabowo dahulukan kepentingan nasional

Dua hari setelah pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi, Amien Rais akhirnya baru tahu isi surat yang ditulis Prabowo.

Hal itu disampaikan Amien Rais saat mendatangi DPP PAN di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (15/7/2019), sekaligus menyampaikan pandangannya terkait pertemuan tersebut.

Berbatik biru lengan panjang lengkap dan berpeci, Amien Rais mengaku sudah membaca surat dari Prabowo yang ditujukan kepadanya.

Surat tersebut tertanggal 12 Juli atau sehari sebelum pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo.

"Saya tadi datang dari Yogyakarta kemudian langsung baca surat di meja saya dari Prabowo surat itu tertanggal 12 Juli," kata Amien Rais kepada wartawan.

Dalam suratnya untuk Amien Rais, Prabowo menyampaikan alasan digelarnya pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Pak Amien, kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya pak Amien kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain lain, itu lebih saya pentingkan," kata Prabowo dalam suratnya seperti ditirukan Amien Rais.

Dalam surat tersebut Prabowo merencanakan bertemu dengan Amien Rais untuk membahas hasil pertemuan dengan Jokowi.

Namun Amien Rais mengaku belum tahu kapan pertemuan tersebut akan digelar.

"Paragraf dua dikatakan setelah ini setelah pertemuan saya akan ketemu Pak Amien bisa di Jakarta, atau bisa di Yogyakarta," sambung Prabowo.

Amien Rais tidak bisa menjelaskan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi karena belum bertemu langsung dengan Prabowo.

Ia baru bisa menjelaskan setelah mendengar langsung dari Prabowo mengenai pertemuan yang digelar di Stasiun MRT, Lebak Bulus itu.

"Sekarang saya belum bertemu dengan pak Prabowo, jadi singkatnya begini, jadi saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Prabowo sudah ketemu Jokowi tapi yang jelas saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu," ucap dia.

Mbah Rekonsiliasi

Amien Rais pada akhirnya setuju dengan langkah Prabowo yang mendahulukan kepentingan nasional dengan menemui Presiden Jokowi.

"Sekarang saya tetap pada pendirian saya, rekonsiliasi dalam arti bangsa utuh, enggak boleh pecah. Saya 1000 persen setuju, (bahkan) mbahnya setuju yah," kata Amien Rais di Kantor DPP PAN, Senin, (15/7/2019).

Amien Rais tidak setuju bila rekonsiliasi kemudian diartikan bagi bagi kekuasaan atau power sharing.

Menurut dia sangat lucu bila rekonsiliasi kemudian diaplikasi dengan bagi-bagi jabatan.

"Rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi-bagi kursi. Ada aibnya, ada negatifnya, ternyata politisi itu enggak ada lagi kekuatan moral, enggak memegang dispilin partai," ungkap Amien Rais.

Menurut mantan Ketua MPR itu, bila rekonsiliasi diartikan bagi bagi kursi maka tidak ada artinya pertarungan Pemilu lalu.

Padahal inti dari pertarungan pada Pilpres 2019, yakni adanya perspektif baru yang ditawarkan penantang kepada petahana.

"Teruskan kita menjalin persatuan kita, bersalaman tapi jangan pernah kooptasi, dapat satu (atau) dua kursi kemudian lantas kocar kacir semua, wawasan ke depannya hanya bermata rabun ayam. Itu saya katakan berkali-berkali," ucap dia.

Pembelaan Gerindra

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menanggapi Amien Rais yang menganggap Prabowo nyelonong begitu saja karena menemui Jokowi tanpa bertemu dengannya lebih dulu.

Menurut Arief Poyuono, Prabowo hanya menjalankan amanat partainya yang mayoritas ingin berkoalisi dengan Jokowi-Maruf.

Maka dari itu, Amien Rais disebut tak bisa mencegah tindakan Prabowo untuk bertemu Jokowi, mengingat Koalisi Adil dan Makmur pun sudah bubar.

"Pak Prabowo menjalankan semua amanat partai, ya jadi kalau partainya atau kami-kami menginginkan koalisi," ungkap Arief Poyuono dalam wawancara yang diunggah dalam kanal YouTube KOMPASTV, Senin (15/7/2019).

"Pak Amien Rais tidak bisa mencegah. Kan Koalisi Adil Makmur sudah bubar, iya kan," sambung Arief Poyuono .

Arief Poyuono mempertanyakan apakah Amien Rais juga bisa bersikap tegas terhadap para kader partainya yang kini sudah tampak ingin bergabung dengan Jokowi.

"Sekarang bisa enggak Pak Amien Rais menggalang PAN untuk tidak berkoalisi dengan Pak Joko Widodo?" tanya Arief Poyuono.

Arief Poyuono pun mengingatkan dulunya justru Gerindra yang tetap kompak dan setia menjadi oposisi.

"Dulu saja kecolongan kan, kami yang istikamah tetap beroposisi kan," kata Arief Poyuono.

Arief Poyuono kemudian menegaskan bahwa langkah ke depan Gerindra adalah persoalan internal partai sehingga Amien Rais tak perlu ikut campur.

"Artinya, antara koalisi atau tidak itu urusan Partai Gerindra, artinya itu urusan internal kami. Kami mohon Pak Amien Rais. Terima kasih atas masukannya, akan juga kami pikirkan di partai," kata Arief Poyuono.

Ia kembali menegaskan mayoritas di Gerindra ingin agar Prabowo memutuskan berkoalisi dengan pemerintah.

"Tapi kalau sebagian besar kawan-kawan Partai Gerindra, terutama saya, saya akan mendorong untuk melakukan koalisi dengan pemerintahan Pak Joko Widodo," tegas dia.

Berikut video lengkapnya (menit ke-0.35):

Petinggi PAN Incar Kursi Pimpinan DPR

Petinggi PAN, Bara Hasibuan bertolak belakang dengan Amien Rais.

Waketum PAN tersebut justru menyatakan partainya siap untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf dan bisa ikut andil.

Yakni dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pimpinan di parlemen.

"Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," ungkap Bara di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, keberadaan koalisi Prabowo-Sandi sudah berakhir.

Posisi PAN saat ini tidak berada dalam kubu mana pun.

Ia mengatakan mayoritas kader di tingkat provinsi menginginkan PAN untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.

"Ada yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis sebagai positioning PAN lima tahun ke depan," terangnya.

Ia mengakui, jika nantinya PAN bergabung, maka akan memerlukan komitmen baru karena PAN berada di kubu Prabowo-Sandi.

Ia menyebut, hal tersebut bisa dibicarakan dan menurutnya, meski Jokowi menang, partai koalisinya tak bisa mengambil seluruh 'jatah'.

"Kami mengerti kebutuhan sekarang ini pak Jokowi sebagai pemenang dan partai koalisinya mempunyai sikap mereka tidak bisa winner take all bahwa dengan tantangan dan polalirasi yang sangat tajam ini perlu membangun pemerintahan yang inclusive government," beber Bara.