VIDEO Kader PSI Minta KPK Hingga DPRD DKI Awasi Proses Pemilihan Cawagub DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, August Hamonangan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

August mengimbau KPK memantau pergerakan politikus yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tersebut. 

"Kami tunggu juga adalah pengawasan dari masyarakat tentunya, dan masyarakat bisa melaporkan juga kalau ada indikasi yang lebih kuat yang sempat kami sampaikan," kata August kepada Wartawan, di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Rian Ernest, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, menyebut rumor politik uang pada cawagub DKI Jakarta sangat tidak elok dilakukan.

"Kita bicara narasi-narasi pencegahan. Kita enggak mau mengatakan bahwa sudah terjadi, belum. Tapi risiko ini semakin hari semakin besar terjadi, dan kalau misalnya dicegah dari awal, kenapa tidak," jelas Rian, sapaannya.

• YouTuber Beberkan Kartu Menu Kelas Bisnis Ditulis Tangan, Garuda Tanggapi Begini

• Kabar Amien Rais: Ingin Klarifikasi Pertemuan MRT ke Prabowo dan Berikan Waktu 5 Tahun Kepada Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kata Rian, sangat menghargai ihwal cawagub yang diusung oleh koalisi partai Gerindra-PKS.

"Itu kami nggak akan ganggu gugat sama sekali," tegasnya.

Yang jelas, sambungnya, warga DKI Jakarta harus tahu profil kedua cawagub DKI Jakarta, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Cuma saya mengatakan kepada para partai pengusung, si Gerindra dan PKS, hormati dong hak warga DKI Jakarta untuk tahu siapa nama yang Anda jago kan. Hormati dong warga masyarakat jangan cuma putusan petinggi ini diputuskan elit politik," tutur Rian.

Rian menganalogikan, proses pemilihan cawagub DKI Jakarta ini seperti sepuluh juta orang biasa tak memiliki hak pilih.

Namun, lima orang yang berada di meja makan dan berkasta tinggi dapat menentukan pemimpin seenaknya.

"Ini kan praktik yang enggak baik untuk demokrasi. Nah, ini kritik kami kepada partai Gerindra dan PKS. Harus lebih merangsang partisipasi publik lah untuk tahu menilai sendiri seperti apa," pungkasnya.

Berikut Videonya: