Risma Sebut Sampah di Jakarta 'Medeni', Bestari Ungkap Wali Kota Surabaya Terkesima Anggaran Sampah

TRIBUNJAKARTA.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja (kunker) dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dilansir dari Kompas.com, kunjungan tersebut, dalam rangka studi banding pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan proses akhir yang telah diterapkan Kota Surabaya.

Sebanyak 25 orang jajaran di DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan perwakilan dari BUMD PT Jakarta Propertindo diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma di Balai Kota Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, alasan melakukan kunker ke Surabaya karena banyak hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Surabaya.

Salah satunya, kata dia, bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu hingga akhir dengan anggaran terbatas.

"Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif dan efisien," kata Bestari, Senin.

Ia menilai, selama ini teknologi pengelolaan sampah di Surabaya telah dikelola dengan baik, walaupun dengan keterbatasan anggaran.

"Bu Risma saya kira sudah sangat baik sekali mengelolah wilayah ini dengan keterbatasan anggaran, mampu kemudian menciptakan taman hutan kota yang baik. Aparaturnya juga baik dan kooperatif," ujar dia.

Menurut dia, pengelolaan sampah di Surabaya patut dipelajari oleh banyak wilayah di daerah lain, karena dalam mengelola sampah, Surabaya melakukannya dengan efektif dan efisien.

"Jadi kami studi banding ke Surabaya karena kami ingin menyelesaikan Perda tentang ITF, perda tentang pengelolaan sampah, maka dibutuhkan wilayah pembanding untuk melengkapi isi perda tersebut," imbuhnya.

Perda tersebut, sambung dia, harus selesai sebelum tanggal 26 Agustus mendatang atau sebelum pergantian periodesasi anggota legislatif yang baru

Risma sebut permasalahan sampah di Jakarta medeni

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai pengelolaan sampah di DKI Jakarta sangat mengkhawatirkan.

Penilaian itu disampaikan Risma setelah dia mendengar pemaparan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka studi banding pengelolaan sampah di Surabaya, Senin (29/7/2019).

"Aku ngomong begini karena medeni (menakutkan). Gimana ndak takut, orang katanya (TPA) Bantargebang itu 2021 tutup (overload). Sementara (pembangunan TPA) baru selesai 2022," kata Risma kepada awak media, Selasa (30/7/2019).

Dilansir dari Kompas.com, menurut Risma, sampah di Jakarta per hari mencapai 7.500 ton, sedangkan TPA tidak cukup menampung sampah sebanyak itu.

Ia kemudian mempertanyakan ke mana sisa sampah akan dibuang.

"(Sampah) sehari saja bisa messy (berantakan). Karena enggak akan keangkut karena daya tampung (TPA yang dibangun) 2022 hanya (menampung sampah) 2.200 ton," ujar Risma.

Karena itu, saat kunjungan kerja DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Surabaya, Risma menyampaikan agar pembangunan TPA bisa dipercepat.

Terlebih, DKI Jakarta memiliki anggaran yang melimpah.

Jika anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar, Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar untuk pengelolaan sampah, yakni Rp 3,7 triliun.

"Makanya kemarin saya ngomong, itu (pembangunan TPA) harus dipercepat dan mereka (Pemprov DKI Jakarta) punya uang sehingga tidak ada alasan tidak bisa. Mereka punya uang, SILPA-nya Rp 17 triliun sampai Rp 20 triliun," tutur Risma. 

Apabila anggaran itu bisa dipakai, Pemprov DKI Jakarta dinilai Risma tidak perlu lagi melakukan investasi untuk tendernya.

"Jadi langsung pakai APBD saja. Dua tahun sudah bisa banyak asing itu, dari negara-negara luar sudah banyak bisa menyiapkan fabrikasi (pembangunan sesuatu) untuk itu. Karena kalau enggak cepat, medeni (menakutkan) ini. Coba bayangin sampah (Jakarta) segitu banyak," katanya.

Menurut Risma, yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah sampah tersebut.

Sebab, apabila sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar, terutama terhadap kondisi lingkungan, seperti banjir dan penyakit menular.

"Bisa dibayangin kalau (sampah) enggak keangkut. Sampah di Jakarta itu 7.500 ton per hari, (TPA) yang dikelola tahun 2022 itu hanya 2.200 ton yang bisa diselesaikan di TPA itu. Masak rek Ibu Kota (banyak sampah), kan tidak mungkin itu. Itu (sampah) kalau tidak keangkut 1.000 ton saja sudah messy (kotor)," katanya.

Sebelumnya, DPRD bersama DLH Provinsi DKI Jakarta melakukan studi banding pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan proses akhir yang telah diterapkan Kota Surabaya dan langsung diterima Risma di Balai Kota Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, alasan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya karena banyak hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Surabaya.

Salah satunya, kata dia, bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu hingga akhir dengan anggaran terbatas.

"Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif, dan efisien," kata Besari.

Bestari: Bu Risma terkesima dengar anggaran sampah DKI

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini cukup terkesima mendengar anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 triliun.

Hal itu terjadi ketika Bestari menyampaikan anggaran pengelolaan sampah di Jakarta saat Bapemperda dan Pemprov DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

"Kan memang segitu (Rp 3,7 triliun) anggarannya. Beliau ( Risma) agak terkesima saja," ujar Bestari saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).

Dilansir dari Kompas.com, anggaran Rp 3,7 triliun itu adalah biaya pembangunan intermediate treatment facility (ITF).

Meski demikian, Bestari menilai anggaran Rp 3,7 triliun untuk mengelola sampah di Jakarta adalah nilai yang wajar.

Anggaran itu tidak bisa dibandingkan dengan anggaran pengelolaan sampah di Surabaya.

Sebab, Jakarta memiliki lebih banyak penduduk dengan produksi sampah yang juga lebih banyak.

"Ya wajarlah, DKI itu kan besar, dan penduduknya jauh lebih banyak. Jadi, produksi sampahnya lebih besar," kata Bestari.

Sebelumnya diberitakan, Bapemperda dan Pemprov DKI melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin kemarin.

Mereka diterima langsung oleh Risma. Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

"Anggarannya Rp 3,7 triliun, lalu di Surabaya berapa Bu Risma," tanya Bestari.

Mendengar nilai anggaran sebesar Rp 3,7 triliun, Risma kaget dan menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar. (Kontributor KOMPAS.com Surabaya/Ghinan Salman/Nursita Sari)