Penertiban Bangunan Liar di Kali Bahagia Tunggu Surat Perminataan dari PJT II

Kabupaten Bekasi belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah terdapat tumpukan sampah yang membentang sepanjang kurang lebih 1,5 kilo meter.

Penertiban Bangunan Liar di Kali Bahagia Tunggu Surat Perminataan dari PJT II
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Bangunan liar yang beridir di bantaran Kali Bahagia Kecamatan Babelan Bekasi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BABELAN - Kali Bahagia di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah terdapat tumpukan sampah yang membentang sepanjang kurang lebih 1,5 kilo meter.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) sejak kemarin telah melakukan proses pengangkutan tumpukan sampah. Sampah-sampah ini selain datang dari hulu, diduga kuat juga berasal dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali.

Sekertaris Lurah Bahagia, Mawardi mengatakan, ada sebanyak 250 bangunan liar yang ada di sepanjang bantaran Kali Bahagia. Warga telah mendiami lahan pengairan milik Perum Jasa Tirta II (PJT II) ini sejak tahun 1990an.

Mereka awalnya, menyewa lahan untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan atau aktivitas cocok tanam lainnya. Namun lama kelamaan, warga yang menempati lahah mulai mengubah alih fungsinya menjadi tempat tinggal.

Kadarudin, Kasie Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bekasi, mengatakan, penggurusan lahan di bantaran Kali Bahagia sudah disampaikan ke bagian ketertiban umum Pol PP.

Ancol Bersiap Jelang Idul Adha dan HUT ke-74 RI

Striker Timnas U-15 Timor Leste Dianggap Curi Umur, Pernah Menerpa Striker Indonesia Marinus

Sederet Fakta Siswa SMKN di Malang Tewas di Toilet Sekolah: Larangan Orangtua dan Tidak Diautopsi

"Bagian Ketertiban Umum sedang berkoordinasi dengan PJT II untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa mereka tetapkan bangli itu untuk dibongkar, tapi ternyata itu belum bisa dilakukan," kata Kadarudin saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2019).

Tahapan pembongkaran sendiri harus sesuai dengan peraturan yang ada, Pol PP dalam hal ini harus menunggu surat rekomendasi dari pemilik lahan yakni PJT II baru selanjutnya melakukan sosialisi ke warga pemukinan bangunan liar.

"Ada tanggapannya surat peringatan 1,2,3 setelah itu baru bisa dilakukan pembongkaran, kita juga harus kordinasi juga sama Pemkot Bekasi karena ini berada di perbatasan," ujarnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved