KPU Tangerang Selatan Belum Menetapkan Anggota DPRD Tangsel Periode 2019-2024

Komisioner KPU Tangsel, M. Taufiq, mengatakan saat ini penetapan anggota DPRD Tangsel periode 2019 - 2024 masih belum dilakukan.

KPU Tangerang Selatan Belum Menetapkan Anggota DPRD Tangsel Periode 2019-2024
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Bendera partai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Tangerang Selatan (Tangsel), di Jalan Buana Kencana, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Selasa (17/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Masa jabatan anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2014 - 2019 akan berakhir pada Rabu (6/8/2019), namun dewan baru masih belum ditetapkan.

Komisioner KPU Tangsel, M. Taufiq, mengatakan saat ini penetapan anggota DPRD Tangsel periode 2019 - 2024 masih belum dilakukan.

Hal itu karena ada tiga partai yang sedang berseteru atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Hanura, Nasdem dan PDIP.

"SK dewan Tangerang Selatan itu (berakhir) tanggal 7, ya jadi seperti yang pernah kami sampaikan, kalau SK penetapannya itu di tanggal 5 Agustus 2014. Tapi kalau pelantikan dan pengucapan sumpahnya di tanggal 7," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (6/8/2019).

SEDANG BERLANGSUNG Timnas U-18 Indonesia vs Filipina Piala AFF, Garuda Muda Sementara Unggul Telak

Sedangkan putusan MK terkait PHPU tiga partai dari Tangsel baru akan diputuskan pada Kamis (8/8/2019) mendatang.

"Paling lama 3 hari kita melaksanakan putusan dari MK," ujarnya.

Menjalankan putusan MK yang dimaksud adalah menggelar pleno untuk menetapkan perolehan kursi.

Setelah ditetapkan, dewan baru itu pun belum dilantik, melainkan ada proses berjenjang dari tingkat kota sampai provinsi.

"Untuk pelantikan tentu prosesnya berjenjang, setwlah pleno KPU ya penetapan hasil dan perolehan kursi, prosesnya disampaikan kepada Sekwan, Wali Kota dan Gubernur. Itulah proses berjalan bagaimana mekanisme itu baru nyampe ke Sekwan untuk pelantikannya," paparnya.

Sampai menunggu pelantikan, Taufik mengatakan kursi DPRD tidak kosong, dan diisi dewan lama sampai pelantikan dewan baru periode 2019 -2024.

"Nah payung hukumnya adalah surat Kemendagri terkait bahwa masa akhir jabatan dan lama periode 2014-2019 itu sampai pengucapan sumpahdan dilantiknya dewan baru," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved