Respons Anies Baswedan saat Perluasan Ganjil Genap Diprotes Pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mendapat protes dari para pengusaha mengenai perluasan sistem ganjil genap

Editor: Muhammad Zulfikar
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Papan pemberitahuan sistem plat nomor kendaraan ganjil genap saat hari pertama pemberlakuan peraturan pelat nomor ganjil-genap di Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mendapat protes dari para pengusaha mengenai perluasan sistem ganjil genap pelat kendaraan hingga 25 ruas jalan.

Kata Anies, keluhan seperti ini pernah diungkapkan pengusaha sejak 2018 lalu, atau ketika pemerintah baru menerapkan ganjil genap di sembilan ruas jalan.

“Tahun lalu juga gitu (protes). Saat ini kebijakannya adalah membatasi ganjil genap untuk kendaraan roda empat. Tujuannya untuk mengendalikan volume kendaraan bermotor di jalan,” kata Anies pada Sabtu (10/8/2019).

Hal itu disampaikan Anies setelah menjadi pembicara dalam Kongres Indonesian Diaspora Network (IDN) Global di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Menurut dia, volume kendaraan di DKI khususnya di jantung kota perlu dikendalikan.

Dengan demikian, kepadatan kendaraan di pusat kota DKI berkurang.

Karena itu, Anies mengimbau kepada masyarakat untuk beralih ke angkutan umum khususnya Transjakarta.

Hingga kini, jeda waktu kedatangan bus Transjakarta sudah semakin singkat.

Dengan demikian, para penumpang tidak perlu lama lagi menunggu kendaraan untuk menempuh perjalanannya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan berdasarkan kajiannya, penerapan sistem ganjil genap bisa mengurangi sekitar 40 persen penggunaan mobil pribadi.

Paradigma yang dibangun melalui kebijakan ini, kata dia, agar masyarakat beralih ke angkutan umum.

“Begitu ditetapkan kawasan ganjil genap, harusnya jangan berpikir mencari jalan lain. Tapi harus memikirkan angkutan apa di koridor itu. Pemerintah kan sudah menyediakan Transjakarta yang disubsidi sekian triliun rupiah, masak warga Jakarta tidak mau memanfaatkan itu,” ungkapnya.

Tindak lanjut Ingub

Sementata itu Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT TransJakarta, Achmad Izzul Waro mengatakan, lembaganya telah melakukan pengadaan 310 unit bus sedang sebagai tindak lanjut Ingub tersebut.

Rinciannya, 150 unit untuk Kopaja, 100 unit Metromini dan 60 unit Kopami.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved