Ajukan Gugatan Pam Swakarasa Sekarang, Pengacara Kivlan: Kalau Tanya dan Minta Tidak Dibayar

Sejak tahun 1999 mantan Kepala Staf Kostrad itu sudah menagih uang ganti rugi Rp 8 miliar biaya akomodasi sekitar 30 ribu anggota Pam Swakarasa

Ajukan Gugatan Pam Swakarasa Sekarang, Pengacara Kivlan: Kalau Tanya dan Minta Tidak Dibayar
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam sidang gugatan Kivlan Zen terhadap Wiranto, Kamis (15/8/2019).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen baru menggugat Wiranto terkait dana akomodasi Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa 1998 karena permintaan ganti ruginya selama tak digubris.

Hal ini disampaikan pengacara Kivlan, Tonin Tachta Singarimbun saat dikonfirmasi kenapa kliennya baru mengajukan gugatan atas kerugian menanggung biaya sekarang.

"Karena Pak Kivlan baru sadar hanya dengan Pengadilan baru dibayar, kalau dengan minta-minta dan nanya enggak dibayar," kata Tonin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/8/2019).

Sejak tahun 1999 mantan Kepala Staf Kostrad itu sudah menagih uang ganti rugi Rp 8 miliar biaya akomodasi sekitar 30 ribu anggota Pam Swakarasa kepada Wiranto.

Namun Wiranto yang kala itu menjabat Panglima ABRI dan disebut menerima uang Rp 10 miliar untuk akomodasi Pam Swakarasa urung memberikan ganti rugi.

"Baru dibuat baru sekarang, tapi tagih sudah dari tahun 1999. Sampai april 2019 itu bersitegang di PPAD (Persatuan Purnawiran TNI Angkatan Darat) jalan Matraman. Jadi ini terus menanyakan terus," ujarnya.

Park and Ride South Quarter Mampu Menampung 75 Mobil dan 30 Sepeda Motor

Viral Bocah SD Kecewa Setelah Ditilang, Tunjuk-tunjuk Polisi hingga Banting Helm dan Teriak Keadilan

Update Kasus Prada DP: Divonis 3 Bulan, Hingga Terbakar Amarah Pacar Mengaku Hamil 2 Bulan

Perihal apa menurutnya tindakan Wiranto termasuk Korupsi, Kivlan bakal melayangkan surat untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Tonin menyebut surat yang segera dikirim ditujukan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Uang yang dikasih Presiden sebagai pemerintah tidak disalurkan sesuai dengan peruntukanya. Itu korupsi bukan? Kalau bukan ya sudah mulai besok orang akan begitu," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved