Polisi Dinilai Lamban Tangani Kasus Rumini

Jupri menganggap, penanganan pungli oleh aparat penegak hukum yang lamban adalah bentuk sikap permisif terhadap praktik rasuah.

Polisi Dinilai Lamban Tangani Kasus Rumini
ISTIMEWA
Rumini (44) dan advokat dari Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) mengunjungi kantor ICW, di Jakarta, Jumat (6/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Kasus dugaan pungli di SDN Pondok Pucung 2 yang dilaporkan Rumini, mantan guru honorernya ke pihak kepolisian seperti berjalan di tempat.

Sejak pelaporan tanggal 4 Juli 2019 lalu, sudah satu bulan lebih berjalan, belum ada penetapan tersangka.

Info terakhir, pihak kepolisian baru memanggil sejumlah pihak termasuk Rumini, guru, kepala sekolah dan wali murid.

Belum ada nama Kepala Dinas Pendidikan Tangsel yang menjadi penanggung jawab tertinggi bidang pendidikan di Tangsel.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, dugaan pungli yang dimaksud Rumini adalah, pungutan uang komputer, uang instalasi proyektor, uang kegiatan tahunan dan wali murid yang diminta membeli buku secara pribadi walaupun ada anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOS daerah (BOSDAL) yang mengkovernya.

Hendak Tawuran, Tiga Remaja Diamankan di Tambora

Pemkot Jakarta Timur Tanam 36 Pohon Serap Polutan di Halaman Kantor Wali Kota

Bagi Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) fakta tersebut membingungkan, karena kasus pungli seharusnya sudah bisa menyasar ketika dua alat bukti sudah didapat.

"Jika berkaca pada kasus yang lain Polres Tangsel begitu cepat dan tanggap tapi tidak dengan kasus beberapa kasus pungli pendidikan seperti kasus Rumini, mungkin perlu masyarakat datang beramai-ramai dan mendorong agar Polres Tangsel mau kerja lebih ekstra menuntaskan kasus tersebut," terang Jupri, perwakilan TRUTH, Senin (19/8/2019).

Jupri menganggap, penanganan pungli oleh aparat penegak hukum yang lamban adalah bentuk sikap permisif terhadap praktik rasuah.

"Persoalan pungli yang tidak pernah ada yang tuntas menunjukan bahwa pemkot Tangsel berikut dengan aparat penegak hukumnya masih permisif terhadap pungli pendidikan," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved