Kerusuhan di Papua Diduga Merupakan Penggalangan Opini yang Akan Digunakan di Sidang Umum PBB

TRIBUNJAKARTA.COM- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.

Effendi Simbolon meminta penyelesaian rusuh tersebut tidak ditangani oleh banyak pihak.

"Presiden bisa menunjuk siapa ya, satu pintu betul-betul apapun coming out going dari informasi hanya dari satu pintu. Ini kan berbeda-beda ini si A si B penanganannya berbeda-beda," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

• Siapa Tukang Bangunan Dimakamkan di Samping Makam Mbah Moen? Sang Istri Kenang Keinginan Almarhum

• Alhamdulillah Angga Ada Lagi Beli Nasi Goreng, Langsung Saya Peluk

• Rumah Kosong di Desa Cerih Tak Dipakai Rekonstruksi Kasus Temuan Gadis Dalam Karung, Ini Kata Polisi

• Terungkap Kondisi Janin Istri Bayu yang Sebulan Konsumsi Obat Kedaluwarsa dari Puskesmas

• Kisah Sukses Owner Makaroni Ngehe: Jadi Tukang Cuci Piring Warteg, Dapat Berkah Resep Buatan Ibu

"Kemudian perlakuannya juga, kemudian penyebutannya juga berbeda, ada yang mengatakan ini KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata), ada yang mengatakan ini komponen yang separatis macam macam, lebih baik tunggal gitu," imbuh politisi PDIP ini.

Ia melihat, peristiwa yang terjadi di tanah Cendrawasih merupakan penggalangan opini, guna membawa isu referendum Papua Barat merdeka ke dunia internasional.

Effendi Simbolon juga menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok masyarakat Pembebasan Papua Barat, pimpinan Benny Wenda.

"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama,ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," pungkasnya.

Dipicu konten negatif di media sosial

Kepala Biro Penerangan Masyarakat  Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu penyebab unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) akibat terprovokasi konten negatif di media sosial.

Dedi Prasetyo mengatakan di media sosial banyak beredar konten negatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi Prasetyo, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.

Padahal, Dedi Prasetyo memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.