Gubernur Papua Lukas Enembe: Orang Papua Butuh Kehidupan Bukan Pembangunan

TRIBUNJAKARTA.COM-- Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kalau orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan.

Bahkan ia menyebut kalau orang Papua sendiri tidak pernah melewati jalan yang dibangun di sana.

Hal itu disampaikan oleh Lukas Enembe dalam tayangan Mata Najwa Rabu (22/8/2019).

Sebelumnya, Stafsus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan Jokowi akan memfokuskan pembangunan di Papua.

"Selalu saya mengajak Jokowi satu tahun tiga kali ke Papua, kalau aparat bilang di pedalaman tidak aman, Jokowi tidak takut kecuali Tuhan, ia selalu masuk ke pedalaman untuk mengurai satu persatu permasalah yang ada di Papua," kata Lenis Kagoya.

Ia kemudian mengatakan kalau dalam lima tahun ke depan pemerintah akan membangun Papua.

"Dalam 5 tahun ke depan kami dengan presiden punya keinginan Papua akan terurus lagi, akan bangun Papua apapun yang diinginkan, nanti 2019 ke atas akan diperbaiki, harapan saya ke depan kita orang Papua bukan lagi ke belakang, tapi nanti akan jadi terdepan," ujarnya.

Namun rupanya Aktivis Papua, Filep Karma tak sepakat dengan hal tersebut.

Ia justru melihat bahwa adanya pembangunan itulah yang menjadi sumber dari masalah di Papua.

"Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apa kah mereka butuh Jalan Trans Papua, siapa yang butuh? Orang Indonesia kah? atau orang Papua kah?," katanya.

Ia sepakat bahwa pembangunan itu penting dan diperlukan, tapi menurutnya proses perencanaan pembangunan, dan implementasi pembangunan itu harus dilakukan dengan mengedepankan kemanusiaan.

• Viral Pratu Tomy Cerita Gaji dan Pacar Setia ke Panglima TNI saat Latihan Kecabangan di Baturaja

• Najwa Shihab Tersentak Mendengar Pernyataan Gubernur Papua, Hingga Mengulang Ucapan Lukas Enembe

"Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki lingkar kekerasan, Papua punya cerita yang berbeda di banding provinsi lain. Kalau melihat Papua disamakan dengan yang lain, kita akan terjebak dengan cerita yang sama. Isu seperatisme itu muncul bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul, itu adalah sebab akibatnya beragam persoalan tanpa adanya penyelesaian," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung adanya ribuan orang di Wamena yang mengungsi.

"Apa yang dilakukan oleh Jakarta? yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan senjata, orang Papua butuh ilmu, bukan butuh dicaci, itu yang penting," katanya.

Ia juga mengatakan kalau hasil dari pembangunan yang dilakukan itu tidak berdampak pada orang Papua, melainkan hanya untuk warga non Papua yang ada di sana.

"Coba kita cek dalam hasil pembangunan, human development indeks (HDI) di Papua, orang Papua asli HDI nya rendah, orang non Papua yang datang ke Papua HDI nya meningkat, artinya siapa yang bisa menikmati? Bukan orang Papua," tandasnya.

Mendengar pernyataan itu, Lukas Enembe tampaknya setuju.

Ia mengatakan kalau jalan yang dibangun di Papua pun tidak dinikmati oleh warga Papua.

"Orang Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan," kata Lukas Enembe.

• Pengantin Wanita di Palembang Nikah Dekat Jenazah Ibunda, Berawal Kenal dari Medsos & Beda Usia Jauh

• Nagita Slavina Ditegur Raffi Ahmad saat Menghalangi Peluk Cewek Lain, Billy Syahputra Sampai Sewot

"Itu (pembangunan) bukan untuk orang Papua, mereka tidak pernah lewat jalan yang dibangun, mereka tidak punya apa-apa. Mereka perlu kehidupan," katanya lagi.

Kemudian Akademisi Universitas Papua Yusuf Sawaki mengatakan kesenjangan itu pun terlihat dari kerusuhan di Papua dan Papua Barat beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, itu adalah bukti kalau warga Papua tidak bisa masuk ke sentra ekonomi dan kantor pemerintahan di sana.

"Itulah kenapa saat kejadian di Manokwari kemarin hanya sentra ekonomi dan pemerintahan yang dirusak, tidak ada rumah yang dirusak, meskipun itu rumah non Papua tidak ada yang dirusak, tapi sentra-sentra ekonomi dan kantor pemerintahan, itu memberikan simbol kekuasaan, orang Papua tidak sampai di situ, kesenjangan ini yang membuat orang Papua melihat itu sebagai musuh," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya pemerintah harus melakukan pendekatan lain kepada warga Papua.

"Pendekatan lain harus dilakukan, bukan hanya pendekatan kesejahteraan, ekonomi atau pembangunan. Tetapi orang Papua juga butuh kejelasan sejarah," katanya lagi.