Breaking News:

Fraksi Gerindra DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibukota Bentuk Pelarian Tanggung Jawab Pemerintah

Pasalnya, hal ini bisa menurunkan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Indonesia.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Erik Sinaga
Kolase Tribunkaltim.co
Maket salah satu desain Ibu Kota Baru RI versi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang akan diterapkan di Pulau Kalimantan nanti. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan bentuk pelarian tanggung jawab pemerintah pusat atas segudang permasalahan di Jakarta.

"Enggak kalau saya meminjam pendapat Pak Emil Salim (mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup) saja, kalau Jakarta ada masalah ya dibereskan, bukan lari," ucapnya, Rabu (28/8/2019).

Meski demikian, anggota fraksi Gerindra DPRD DKI ini tak menampik bila pemindahan ibu kota ini akan berdampak positif bagi Jakarta.

Pasalnya, hal ini bisa menurunkan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Indonesia.

"Justru postif ya, kenapa? Jakarta kan terlalu beban teramat banyak, kewenangannya tumpang tindih sehingga dengan pemindahan ibu kota, positif dampaknya untuk SKI," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Bila nantinya, ibu kota benar-benar pindah ke Kalimantan Timur, ia pun meminta pemerintah pusat tetap menjadikan Jakarta sebagai daerah khusus.

"Revisi UU 29 tentang ibu kota harus dibatalkan dulu, setelah batal bsru dibuat UU baru untuk DKI sebagai daerah otonomi khusus, bukan pemerintahan ibu kota," kata Syarif.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai ibu kota negara, banyak aset pemerintah yang ada di Jakarta.

Pascakerusuhan, Menkominfo Masih Membatasi Sistem Komunikasi di Papua

Bukan Ibu & Anak, Terungkap Hubungan Sebenarnya Istri Muda Pupung Sadili dengan Pria Berinisial KV

Pupung Sadili Korban yang Mayatnya Dibakar:Belum Cerai dari Istri Pertama, Polisi Segera Lakukan Ini

"Walaupun katanya akan dilakukan tukar guling dan lain-lain dengan swasta, tapi kalau aset pemerintah masih di DKI kemudian Jakarta tidak bisa mengelola, menurut saya itu sayang sekali," kata Syarif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru di kawasan Kalimantan Timur.

Pengumuman ini disampaikan Jokowi di Istana Mereka, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2019) lalu.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved