Memberatkan Rakyat, Fraksi PKS DPR RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Naikkan Iuran BPJS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta hal itu diurungkan pasalnya pasti sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Memberatkan Rakyat, Fraksi PKS DPR RI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Naikkan Iuran BPJS
ISTIMEWA
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menangkap kegelisahan luas rakyat atas rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta hal itu diurungkan pasalnya pasti sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Senin (2/9/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

Punya Tunggakan BPJS Kesehatan, Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan Rp 93 Miliar untuk 6 RSUD

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini semestinya melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini apalagi kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri.

Apalagi kepala keluarga yang menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," katanya.

Diantara upayanya menurut Jazuli, pemerintah dan pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

"Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," kata Jazuli.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved