MA Kabulkan Gugatan Soal Penutupan Jalan untuk PKL, Anies: Sudah Kedaluwarsa

Pasalnya, keputusan itu keluar setelah Pemprov DKI merelokasi seluruh pedagang yang sebelumnya memadati Jalan Jatibaru menuju Skybridge Tanah Abang.

MA Kabulkan Gugatan Soal Penutupan Jalan untuk PKL, Anies: Sudah Kedaluwarsa
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, keputusan Mahmakah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan anggota DPRD Fraksi PSI William Sarana soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL) telah kedaluwarsa.

Pasalnya, keputusan itu keluar setelah Pemprov DKI merelokasi seluruh pedagang yang sebelumnya memadati Jalan Jatibaru menuju Skybridge Tanah Abang.

"Waktu itu Jalan Jatibaru dipakai untuk pedagang, Gubernur menggunakan otoritas yang ada karena ada pasal itu. Kemudian, Pemprov DKI membangun Skybridge Tanah Abang dan pedagang sudah naik ke atas," ucapnya, Rabu (4/9/2019).

"Sudah sudah tidak ada lagi yang berdagang," tambahnya.

PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Segera Tertibkan PKL di Kawasan Jati Baru dan Tanah Abang

Terlebih, menurut Anies, putusan tersebut bukan melarang PKL berjualan di atas trotoar, melainkan mencabut Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2007 yang berbunyi 'Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima'.

"Keputusan MA tidak melarang berjualan di trotoar, itu mencabut kewenangan Gubernur untuk mengatur jalan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahmakah Agung mengabulkan permohonan William Aditya Sarana, anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL).

William menyebut, gugatan ini ia layangkan lantaran menganggap isi dari Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dalam UU Lalin dan Angkutan Jalan ini, jalan bisa ditutup hanya untuk empat hal, yaitu kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, olahraga, dan kegiatan budaya. Jadi, (jalan) tidak biaa ditutup untum berdagang," ucapnya, Kamis (15/8/2019).

Tak hanya itu, isi Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2007 yang berbunyi 'Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima' ini sangat merugikan kepentingan umum.

Pasalnya, ia mengatakan, selama ini Gubernur Anies selalu berlindung di balik Pasal tersebut setiap kali melakukan penutupan jalan untuk PKL, seperti yang dilakukannya di kawasan Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"Ini yang menjadi argumen saya dan logikanya diterima oleh MA. Selain itu, ini juga merugikan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu hak pejalan kaki dan angkutan umum," ujarnya.

"Jadi dengan dicabutnya pasal ini gubernur enggak bisa lagi berlindung dibalik Pasal 25 ayat 1," tambahnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved