UU KPK Disahkan, ICW akan Gugat ke MK: Banyak Regulasi Dikesampingkan DPR

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sipa gugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU KPK Disahkan, ICW akan Gugat ke MK: Banyak Regulasi Dikesampingkan DPR
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sipa gugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Menurut Adnan, ICW tak menutup kemungkinan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK akan menggugat revisi UU KPK yang disahkan DPR.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi UU KPK itu dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

"Iya, produk undang-undang begitu jadi undang-undang, dia akan jadi subyek untuk digugat dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu pasti. Dan memang ada arah ke sana kita mau melakukan judicial review itu," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Meski demikian, Adnan belum bisa menyampaikan secara rinci kapan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi tersebut ke MK.

Sebab, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan ke MK.

"Kita harus siapkan substansinya, prosedurnya, legal standingnya, dan lain-lain. itu kan enggak bisa cepat dan butuh proses," ungkapnya.

Adnan menilai, proses revisi undang-undang ini sangat cepat.

Ia melihat ada prosedur yang dikesampingkan sehingga proses revisi ini terkesan dipercepat.

Halaman
1234
Editor: Suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved