Breaking News:

UU KPK Disahkan, ICW akan Gugat ke MK: Banyak Regulasi Dikesampingkan DPR

Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sipa gugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: Suharno
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun sipa gugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Menurut Adnan, ICW tak menutup kemungkinan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK akan menggugat revisi UU KPK yang disahkan DPR.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi UU KPK itu dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

"Iya, produk undang-undang begitu jadi undang-undang, dia akan jadi subyek untuk digugat dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu pasti. Dan memang ada arah ke sana kita mau melakukan judicial review itu," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Meski demikian, Adnan belum bisa menyampaikan secara rinci kapan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi tersebut ke MK.

Sebab, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan ke MK.

"Kita harus siapkan substansinya, prosedurnya, legal standingnya, dan lain-lain. itu kan enggak bisa cepat dan butuh proses," ungkapnya.

Adnan menilai, proses revisi undang-undang ini sangat cepat.

Ia melihat ada prosedur yang dikesampingkan sehingga proses revisi ini terkesan dipercepat.

"Ya ada tentu, tentu. Karena kita melihat banyak hal yang dilewatkan dalam proses regulasinya," ungkap dia.

Sejumlah aktivis anti-korupsi menggelar aksi unjuk rasa seusai DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019).
Sejumlah aktivis anti-korupsi menggelar aksi unjuk rasa seusai DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9/2019). ((KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTO))

Selain itu, Adnan juga menilai poin-poin revisi UU KPK yang disahkan juga bermasalah.

Poin-poin itu, lanjut dia, yang kerap dikritik masyarakat sipil lantaran berisiko melemahkan KPK.

"Dalam rilis kita sebelumnya kan sudah ada, soal catatan pelemahan KPK dari draf yang sudah ada yang didiskusikan Pemerintah dan DPR itu mulai dari SP3, Dewan Pengawas, pegawai KPK yang ASN, izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan dan lain-lainnya yang kemarin sudah kita kritisi," kata dia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved